KENDARI — Organisasi Bumi Hijau Nusantara mengecam keras perusahaan pertambangan PT Rohul Energi Indonesia (REI) terkait dugaan belum diselesaikannya pembayaran kewajiban kompensasi lahan adat.
Hak finansial senilai Rp6,5 miliar tersebut seharusnya diserahkan kepada Masyarakat Adat Wonua Lengora berdasarkan komitmen bersama yang telah disepakati sejak tahun 2016 silam.
Koordinator Bumi Hijau Nusantara, Ahmad Zainul, menjelaskan bahwa sengketa ini berakar dari rapat sosialisasi pada 8 November 2016 antara pihak PT Rohul Energi Indonesia dan Masyarakat Adat Wonua Lengora.
- Perkuat Koperasi Merah Putih, Dinas Koperasi Sultra Siapkan 1.035 Bendahara Ikuti Pelatihan dan Sertifikasi
- Rusmin Abdul Gani Dorong Penertiban Satgas PKH Berjalan Seiring Perlindungan Ekonomi Masyarakat Sultra
- PT ANI, PT AMI hingga PT AMID Masuk Penyidikan, Kejagung Ungkap Dugaan Korupsi Nikel Sultra
Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat bahwa perusahaan wajib memberikan kompensasi lahan adat sebesar Rp4.000 untuk setiap ton ore nikel yang keluar dari wilayah ulayat mereka.
Berdasarkan data yang dihimpun, PT Rohul Energi Indonesia tercatat telah melakukan penjualan ore nikel hingga mencapai sekitar 7.850.000 ton dalam kurun waktu operasi dari tahun 2017 hingga 2025.
Tinggalkan Balasan