KENDARI – Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara, Andi Sumangerukka, untuk memusatkan investasi properti pribadinya di dalam daerah mendapat respons positif dari elemen generasi muda.
Elemen kepemudaan menilai langkah taktis yang terekam dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) tersebut menjadi bukti konkret kepedulian pemimpin terhadap kemajuan daerahnya sendiri.
Tanggapan tersebut disampaikan oleh tokoh pemuda kepulauan di Sultra sekaligus perwakilan dari Keluarga Mahasiswa Peduli Demokrasi Sulawesi Tenggara (KMPD SULTRA), Akbar Yaro.
Menurutnya, langkah sang Gubernur mengalihkan portofolio aset dari luar daerah menuju Bumi Anoa patut diapresiasi tinggi.
Akbar Yaro menegaskan bahwa penambahan empat bidang tanah baru berstatus “Hasil Sendiri” di Kota Kendari dan Kabupaten Konawe Selatan (Konsel) senilai belasan miliar rupiah bukan sekadar persoalan angka keuangan.
Lebih dari itu, langkah tersebut mengirimkan pesan emosional dan profesional yang kuat kepada masyarakat.
“Keputusan untuk memusatkan aset kekayaan di dalam daerah merupakan sinyal kuat akan adanya komitmen nyata untuk ikut serta membesarkan ekonomi lokal. Ini menunjukkan rasa percaya yang tinggi dari seorang kepala daerah terhadap potensi tanah kelahirannya,” ujar Akbar Yaro.
KMPD SULTRA menilai keberanian menanamkan modal pribadi di daerah sendiri ini patut menjadi contoh (benchmarking) bagi para pejabat dan pemangku kebijakan lainnya di Sulawesi Tenggara.
Menurut mereka, jika para pemimpinnya aktif berinvestasi di daerah, hal itu akan otomatis menumbuhkan rasa percaya (trust) masyarakat dan investor luar terhadap masa depan pembangunan Sultra.
Selain aspek investasi lokal, Akbar Yaro juga menyoroti transparansi penuh yang ditunjukkan dalam dokumen perbandingan e-LHKPN periode 31 Desember 2025 yang dirilis KPK.
Grafik kenaikan total harta kekayaan bersih menjadi Rp647,4 miliar dilaporkan secara rinci dan presisi tanpa ada yang ditutup-tutupi.
Catatan yang paling memikat perhatian KMPD SULTRA adalah status utang Andi Sumangerukka yang berada di angka nol alias nihil.
Ditambah dengan pos kas operasional yang sangat likuid menembus Rp369 miliar, struktur keuangan pribadi sang kepala daerah dinilai luar biasa sehat.
Bagi KMPD SULTRA, kemandirian finansial yang kuat ini memastikan jalannya roda pemerintahan bersih dari potensi konflik kepentingan pribadi.
‘Sikap jujur dan patuh hukum dalam pelaporan LHKPN ini diharapkan mampu menetapkan standar integritas baru yang tinggi bagi seluruh jajaran birokrasi di Sulawesi Tenggara,” pungkasnya. (red)
Tinggalkan Balasan