JAKARTA — Komisi I DPR RI mendorong peningkatan pengembalian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari sektor komunikasi dan digital kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Tambahan ruang fiskal tersebut dinilai diperlukan untuk mendukung pelaksanaan program kementerian, khususnya penguatan konektivitas di berbagai daerah.
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menilai porsi PNBP Komdigi yang dapat digunakan kembali masih terbatas dibandingkan penerimaan yang dihasilkan. Ia menyebut PNBP sekitar Rp24 triliun yang dihasilkan sektor tersebut hanya kembali sekitar Rp3 triliun untuk kebutuhan Komdigi.
Hal itu disampaikan Syamsu dalam rapat kerja Komisi I DPR RI bersama Menteri Komdigi Meutya Hafidz dan jajaran di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, 16 September 2026. Ia meminta pemerintah menjelaskan secara lebih menyeluruh pola penggunaan PNBP serta proses pengajuannya kepada Kementerian Keuangan.
Menurut Syamsu, penjelasan tersebut dibutuhkan agar DPR dapat mendukung upaya memperbesar porsi PNBP yang bisa dikelola kembali oleh Komdigi. Dengan demikian, kementerian memiliki ruang yang lebih luas untuk menjalankan tugas dan meningkatkan konektivitas.
Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyoroti kenaikan target PNBP Komdigi dalam penyesuaian RKA K/L Tahun Anggaran 2027. Target tersebut meningkat dari Rp24,75 triliun menjadi Rp27,89 triliun. Namun, masih terdapat kebutuhan anggaran Komdigi yang belum terpenuhi sebesar Rp3,2364 triliun.
Nurul berharap kebutuhan anggaran itu dapat dipenuhi melalui optimalisasi penggunaan kembali PNBP sehingga tidak menghambat pelaksanaan program Komdigi pada 2027. Ia juga mengapresiasi peningkatan anggaran untuk lembaga kuasi, meskipun menurutnya alokasi tersebut belum sepenuhnya sesuai kebutuhan.
Menteri Komdigi Meutya Hafidz mengatakan kementeriannya terus berkomunikasi dengan Kementerian Keuangan mengenai peningkatan porsi penggunaan kembali PNBP. Ia menyebut komunikasi antara kedua kementerian berlangsung intensif dan baik.
Sekretaris Jenderal Komdigi Ismail menjelaskan, porsi pengembalian PNBP kepada Komdigi meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Jika sebelumnya berada di kisaran 3 persen, kini porsinya disebut telah menuju sekitar 11 persen.
Meski demikian, Ismail mengatakan tambahan PNBP tersebut belum seluruhnya dapat digunakan secara fleksibel karena alokasinya telah diarahkan untuk kebutuhan tertentu oleh Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Komdigi kemudian mengusulkan pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan yang belum terakomodasi, termasuk operasional dan lembaga kuasi.
Ismail menambahkan, pada 2026 terdapat tambahan pengembalian PNBP hingga 16 persen dari target. Sementara itu, target PNBP Komdigi untuk 2027 juga meningkat. Meutya menegaskan komunikasi dengan Kementerian Keuangan akan dilanjutkan agar penggunaan PNBP untuk kebutuhan Komdigi dapat lebih optimal. Ia juga mengharapkan dukungan Komisi I DPR RI dalam upaya tersebut.
Berita ini disusun berdasarkan laporan E-Media DPR RI yang diterbitkan pada 16 September 2026.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan