Jakarta – Aktivitas pertambangan nikel milik PT Trias Jaya Agung (PT TJA) di Pulau Kabaena, Kabupaten Bombana, Sulawesi Tenggara resmi dilaporkan ke Kejaksaan Agung dan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
Laporan resmi itu dilayangkan langsung oleh Dewan Pimpinan Daerah Laskar Anti Korupsi Indonesia Provinsi Sulawesi Tenggara (DPD LAKI Sultra) saat menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Kejagung, Kebayoran Baru, Jakarta.
Korporasi tambang nikel tersebut diduga kuat telah melakukan pelanggaran fatal berupa merambah kawasan hutan lindung (HL) untuk pembangunan jalan hauling tanpa mengantongi izin resmi dari pemerintah.
Ketua DPD LAKI Sultra, Mardin Fahrun menegaskan, Kejaksaan Agung harus segera turun tangan melakukan penyelidikan serta penyidikan lapangan terhadap seluruh aktivitas operasional PT TJA di Kabaena.
“Ini bukan sekadar dampak lingkungan biasa. Jika benar korporasi berani menerobos kawasan lindung tanpa prosedur, maka dipastikan mereka masih jauh dari praktik Good Mining Practice,” tegas Mardin Fahrun dalam keterangan tertulisnya, Selasa (26/5/2026).
Tinggalkan Balasan