KOLAKA — Nestapa berlapis kini menjerat para sopir dan pemilik kendaraan lokal di Kolaka, Sulawesi Tenggara.
Tujuh bulan berlalu sejak penyitaan armada akibat skandal dugaan penambangan tanpa izin (PETI) di area konsesi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk UBPN Kolaka, beban mereka tak sekadar urusan perut harian yang buntu.
Jeritan para sopir kian menyayat lantaran unit dump truck yang ditahan tersebut statusnya masih dalam masa kredit berjalan yang wajib dicicil setiap bulan.
Ironisnya, di tengah ancaman kejaran pihak leasing (pembiayaan) dan lumpuhnya mata pencaharian, pengajuan izin pinjam pakai barang bukti yang dilayangkan warga seolah membentur tembok tinggi. Sementara surat permohonan resmi tersebut terkesan sengaja diendapkan hingga menguap di meja penyidik, Kapolres Kolaka, AKBP Yudha W. Nugraha, memilih bungkam seribu bahasa.
Bagi rakyat kecil, memiliki armada truk merupakan modal usaha yang diikat dengan utang jangka panjang. Ketika Polres Kolaka memilih “menitipkan” empat unit truk dan dua ekskavator milik warga di Pos Security PT Antam—bukannya di Rupbasan resmi—ekonomi para pemilik kendaraan langsung hancur di dua sisi: mereka kehilangan pendapatan harian, namun kewajiban membayar angsuran kredit bulanan ke pihak pembiayaan tetap berjalan tanpa ampun.
Tinggalkan Balasan