KENDARI – Polemik kontrak kerja sama jasa penyewaan alat berat antara PT Antam Tbk dan PT Satria Jaya Sultra (SJS) kini memasuki babak baru. Koalisi Pemerhati Hukum (KPH) Sulawesi Tenggara resmi melaporkan kedua perusahaan tersebut ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sultra, Kamis (30/7/2026).
Laporan itu diajukan setelah KPH mengaku menemukan sejumlah dugaan persoalan dalam kontrak kerja sama yang sebelumnya menjadi sorotan publik saat dibahas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III DPRD Sultra.
Ketua KPH Sultra, Abdi Wira, mengatakan laporan tersebut memuat sejumlah dugaan yang dinilai layak didalami oleh aparat penegak hukum. Dugaan itu meliputi indikasi gratifikasi, penggelapan pajak, mark up nilai kontrak, hingga keberadaan klausul mengenai pengembalian atau pemusnahan dokumen setelah kontrak berakhir.
“Kami melihat ada dugaan gratifikasi, penggelapan pajak, mark up, hingga adanya klausul pemusnahan dokumen dalam kontrak yang menurut kami perlu didalami oleh penyidik. Karena itu kami secara resmi mengadukan persoalan ini ke Kejati Sultra,” ujar Abdi Wira usai menyerahkan laporan.
Menurut Abdi, laporan tersebut tidak hanya berupa pengaduan, tetapi juga disertai sejumlah dokumen yang diharapkan dapat menjadi bahan awal bagi penyidik Kejati Sultra dalam melakukan telaah terhadap kontrak kerja sama antara PT Antam dan PT SJS.
Tinggalkan Balasan