KONUT, – Polemik dugaan praktik “kongkalikong” dan penarikan upeti dalam pengaturan jadwal kapal di Pelabuhan Molawe, Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, dijawab tegas oleh pihak Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Kelas I Molawe.
Institusi di bawah Kementerian Perhubungan tersebut membantah keras tuduhan yang dilontarkan oleh kelompok yang mengatasnamakan mahasiswa, menegaskan bahwa operasional pelabuhan sepenuhnya berbasis prosedur resmi kementerian.
Staf Petugas Kesyahbandaran UPP Molawe, Soerindra, yang mewakili Kepala Kantor UPP Molawe Matsri, menyatakan bahwa tuduhan yang dilempar oleh DPW Aliansi Mahasiswa Nusantara (AMAN) Sulawesi merupakan fitnah yang merusak citra kelembagaan.
“Saya tegaskan, tudingan itu fitnah, mengada-ada, dan bohong. Tidak ada upeti. Tidak ada permainan. Tidak ada keberpihakan kepada perusahaan mana pun,” ujar Soerindra melalui sambungan telepon, Jumat (28/11/2025).
Soerindra menjelaskan, kondisi kapal yang disebut-sebut menerima perlakuan khusus atau diistimewakan, sebenarnya sedang berada dalam proses olah gerak dan pemuatan muatan yang belum selesai.
Tinggalkan Balasan