SURABAYA — Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal mendorong pemerintah mempercepat pemerataan konektivitas internet di seluruh Indonesia, terutama wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ia menilai perluasan akses internet harus dibarengi kualitas layanan yang andal dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.
Pernyataan itu disampaikan Syamsu setelah mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi I DPR RI bersama Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemenkomdigi) di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (17/9/2026), sebagaimana dilaporkan E-Media DPR RI.
“Yang pasti kita ingin pemerataan konektivitas itu berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, terutama di 3T. Percepatan-percepatannya harus ada di 3T,” ujar Syamsu, yang akrab disapa Deng Ical.
Dalam agenda tersebut, Syamsu menyoroti masih adanya sekitar 10.000 desa yang belum terlayani internet. Menurut dia, kondisi itu menunjukkan pemerataan akses informasi melalui internet belum sepenuhnya terwujud.
Ia mengatakan konektivitas internet kini menjadi bagian penting dalam berbagai layanan publik. Salah satunya pendidikan, yang membutuhkan akses internet untuk kegiatan belajar dan pelaksanaan ujian.
Kualitas layanan juga menjadi perhatian Syamsu. Pemerintah, kata dia, tidak cukup hanya mengejar cakupan jaringan, tetapi perlu mengevaluasi layanan agar mampu memenuhi kebutuhan masyarakat dan memiliki kualitas kompetitif dibandingkan operator lain.
Menurut politikus Fraksi PKB tersebut, persoalan kualitas semakin penting dalam situasi bencana. Ia mencontohkan pengalaman pengiriman tim ke Nusa Tenggara Timur (NTT) serta penanganan konektivitas di Mentawai yang, menurutnya, memperlihatkan masih adanya keterbatasan layanan pemerintah dibandingkan produk operator lainnya.
“Kalau kita membandingkan apple to apple dengan yang lainnya, kita sangat ketinggalan, apalagi dalam keadaan bencana,” tutur Syamsu.
Syamsu juga mengingatkan bahwa target konektivitas mendekati 100 persen pada 2029 membutuhkan perencanaan rasional dan skenario cadangan atau contingency plan. Ia menilai pengoperasian Satelit Republik Indonesia (SATRIA)-2 belum otomatis menjamin pemerataan serta kualitas layanan tanpa dukungan perencanaan tersebut.
“Kalau seperti sekarang ini kita enggak bisa optimis karena optimis itu kan harus berbasis rasional. Kalau SATRIA-2 yang kita tunggu untuk dioperasikan, itu pun juga sama sekali belum menjamin,” jelasnya.
Karena itu, ia mendorong langkah yang lebih cepat dan menyeluruh untuk mengatasi kesenjangan konektivitas, khususnya di wilayah 3T. Investasi besar dalam pembangunan infrastruktur digital, menurut Syamsu, harus diikuti kemampuan menyediakan layanan yang semakin andal bagi masyarakat.
Komisi I DPR RI, lanjut dia, akan menjalankan fungsi pengawasan sekaligus memberikan dukungan terhadap percepatan pemerataan konektivitas. Syamsu meminta Kemenkomdigi mengambil langkah lebih kuat untuk mengejar target seluruh wilayah terkoneksi pada 2029.
“Target kita untuk 2029 semuanya konektivitas itu mendekati 100 persen itu hampir tidak mungkin kalau kita tidak melakukan langkah-langkah yang radikal sehingga kami, dalam konteks di DPR, bisa memberikan dukungan yang optimal supaya percepatan ini bisa kita lakukan dan masyarakat bisa mendapatkan layanan yang terbaik bagi masyarakat,” pungkasnya.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan