MANGGARAI BARAT – Komisi XII DPR RI meminta pemerintah dan badan usaha milik negara (BUMN) memastikan pasokan energi di Nusa Tenggara Timur (NTT) tetap terjaga setelah gempa. Ketersediaan listrik, bahan bakar minyak (BBM), dan LPG dinilai penting agar masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari setelah masa tanggap darurat.
Ketua Komisi XII DPR RI Melchias Markus Mekeng menyampaikan permintaan itu saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XII DPR RI di Pelabuhan Terminal Multipurpose Wae Kelambu, Kabupaten Manggarai Barat, NTT, Kamis (17/9/2026). Pernyataan tersebut dikutip dari E-Media DPR RI yang diterbitkan pada Sabtu (19/9/2026).
Melchias mengatakan kapasitas pasokan listrik di NTT saat ini masih berada di atas kebutuhan masyarakat. Namun, gangguan akibat gempa membuat percepatan pemulihan jaringan listrik menjadi hal penting, terutama untuk mendukung rumah tangga, sekolah, dan kegiatan masyarakat.
“Yang pasti, listrik di Provinsi NTT itu suplainya cukup. Jadi antara suplai dan kebutuhan masih ada lebih. Sekarang masalahnya pada saat gempa, listrik ini sangat diperlukan untuk rumah tangga, sekolah, dan kegiatan masyarakat. Kami minta agar segera diselesaikan,” ujar Melchias.
Politikus Fraksi Partai Golkar itu juga mengapresiasi PT PLN (Persero) yang dinilai mampu memulihkan layanan dengan cepat setelah terjadi gangguan akibat gempa. Meski demikian, ia meminta keberlanjutan pasokan operasional PLN tetap dijaga agar tidak terjadi pemadaman yang dapat menimbulkan keresahan maupun informasi yang tidak akurat di tengah masyarakat.
“Kami minta suplai bahan baku untuk PLN harus tetap dijaga supaya jangan ada mati lampu dan membuat warga resah. Jangan sampai kondisi itu menimbulkan berita yang tidak benar,” katanya.
Selain listrik, Melchias menyoroti distribusi BBM di wilayah terdampak. Ia meminta Pertamina memastikan ketersediaan BBM tetap berjalan karena fase pascagempa menjadi masa yang berat bagi masyarakat ketika mulai kembali beraktivitas dan memulihkan kehidupan mereka.
“Ketersediaan BBM untuk Pertamina kita minta juga tetap harus dijaga. Karena biasanya yang agak berat adalah pascagempa, ketika masyarakat baru mulai lagi tetapi belum memiliki kemampuan,” ujarnya.
Dalam kunjungan itu, Komisi XII DPR RI juga meminta Pertamina melalui anak perusahaannya menjamin ketersediaan LPG subsidi ukuran 3 kilogram bagi masyarakat NTT. Melchias menilai LPG 3 kilogram diperlukan karena sebagian warga kesulitan membeli LPG ukuran 12 kilogram yang harganya lebih tinggi.
“Di sini adanya yang besar-besar, 12 kilogram, mahal, rakyat tidak mampu. Harus disediakan gas melon 3 kilogram yang kecil-kecil supaya rakyat mampu membelinya,” jelasnya.
Melchias menegaskan, perhatian terhadap korban gempa tidak boleh berhenti ketika masa tanggap darurat berakhir. Menurut dia, masyarakat masih menghadapi tantangan pemulihan, termasuk warga yang rumahnya rusak dan tidak memiliki kemampuan finansial untuk membangun kembali.
“Bantuan saat gempa akan tetap berjalan. Sekarang yang harus kita pikirkan adalah pascagempa. Biasanya setelah selesai, orang tidak lagi memikirkan. Padahal masyarakat masih membutuhkan bantuan,” ungkap Melchias.
Ia juga menilai dukungan untuk pemulihan rumah warga perlu menjadi perhatian. Masyarakat terdampak belum tentu mampu membeli material bangunan seperti semen dan seng.
“Rumah mereka rusak, mereka tidak punya kemampuan untuk bangun lagi. Beli semen, beli seng, dan segala macam itu tidak punya. Di situlah kita perlu bantuan,” kata Melchias.
Komisi XII DPR RI berharap sinergi pemerintah, PLN, Pertamina, dan BUMN lainnya dapat mempercepat pemulihan masyarakat NTT. Upaya tersebut diharapkan tidak hanya menjaga pemenuhan kebutuhan energi, tetapi juga membantu warga kembali beraktivitas dan bangkit setelah bencana.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan