Bagi masyarakat Lambe Dai, persoalan ini bukan sekadar soal janji pemerintah. Ini menyangkut keselamatan warga, keberlangsungan pertanian, dan masa depan keluarga yang menggantungkan hidup dari hasil sawah.
Warga bahkan meminta Bupati Amri agar tidak hanya mendengar keluhan dari balik meja pemerintahan, tetapi turun langsung merasakan kehidupan masyarakat di desa.
“Kalau bisa, Pak, Bapak pergi tinggal di Desa Lamedai dua bulan saja. Lalu kami tinggal di tempat Bapak. Bapak rasakan apa yang ada di desa saya,” serunya.
Pernyataan tersebut menjadi gambaran betapa masyarakat merasa pemerintah belum sepenuhnya memahami kondisi yang mereka hadapi.
Warga juga menyampaikan kritik keras terkait sikap pemerintah yang dinilai belum memberikan kepastian ketika masyarakat berhadapan dengan persoalan yang melibatkan perusahaan.
“Jangan lindungi yang banyak uangnya, Pak! Kami masyarakat kecil di sini,” tegasnya.
Kekhawatiran masyarakat Desa Lambe Dai semakin besar ketika musim hujan mulai tiba.
Bagi warga, hujan bukan lagi sekadar fenomena alam. Mereka mengaku dihantui ketakutan terhadap kemungkinan banjir bandang yang dapat merusak permukiman dan lahan persawahan.
Dalam video tersebut, warga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah telah berulang kali menjanjikan normalisasi sungai. Namun, menurut pengakuannya, hingga saat ini pekerjaan tersebut belum terlaksana.
“Ini sudah musim hujan, Pak. Kalau musim hujan, kami sudah was-was, kami tidak bisa tidur. Karena kami takut dengan banjir bandang yang menyapu desa kami, Pak,” ujarnya.
Bayangkan bagaimana perasaan seorang petani ketika hujan turun pada malam hari. Alih-alih beristirahat dengan tenang, mereka justru dihantui kekhawatiran terhadap sawah yang menjadi sumber penghidupan.
Ketika banjir datang, bukan hanya tanaman yang terancam rusak. Modal yang telah dikeluarkan petani, tenaga yang dicurahkan selama berbulan-bulan, hingga harapan untuk memenuhi kebutuhan keluarga juga bisa ikut terancam.
Karena itu, tuntutan normalisasi sungai menjadi persoalan mendesak yang membutuhkan perhatian pemerintah daerah.
Masyarakat tidak meminta sesuatu yang berlebihan. Mereka hanya ingin keselamatan, perlindungan terhadap lahan pertanian, dan kepastian bahwa pemerintah hadir ketika rakyat menghadapi ancaman bencana.
Persoalan yang dihadapi petani Desa Lamedai menjadi pengingat penting di tengah ambisi Presiden Prabowo Subianto memperkuat swasembada pangan nasional.
Program swasembada pangan tidak cukup hanya berbicara tentang peningkatan produksi beras, perluasan areal tanam, atau target panen nasional.
Di balik setiap butir beras yang dikonsumsi masyarakat, terdapat petani yang bekerja keras, mempertaruhkan tenaga, waktu, dan modal untuk menghasilkan pangan.
Namun, bagaimana petani dapat meningkatkan produksi apabila lahan persawahan mereka terus dihantui ancaman banjir?
Bagaimana ketahanan pangan dapat diwujudkan jika infrastruktur pendukung pertanian, termasuk pengelolaan sungai dan irigasi, belum memberikan rasa aman kepada masyarakat?
Pemerintah daerah memiliki peran penting dalam memastikan kebijakan ketahanan pangan nasional benar-benar dirasakan oleh petani di tingkat desa.
Normalisasi sungai, pengelolaan irigasi, serta perlindungan terhadap lahan pertanian merupakan bagian penting dari upaya menjaga produktivitas pangan.
Bagi petani Lambe Dai, swasembada pangan bukan sekadar slogan yang disampaikan dalam pidato. Mereka membutuhkan tindakan nyata agar sawah tetap produktif dan hasil panen tidak terancam bencana.
Di sinilah masyarakat menaruh harapan kepada Bupati Kolaka Amri untuk segera mengambil langkah konkret.
Dalam penyampaian aspirasinya, warga juga memberikan apresiasi kepada mahasiswa yang disebut selama ini ikut membantu memperjuangkan persoalan masyarakat Desa Lamedai.
Keterlibatan mahasiswa menjadi bagian dari perjuangan warga untuk mendapatkan perhatian pemerintah terhadap persoalan yang mereka hadapi.
Warga berharap suara masyarakat kecil tidak diabaikan, terlebih ketika menyangkut keselamatan dan mata pencaharian.
“Kami masyarakat kecil, Pak. Kami mengharapkan hidup kami dari sawah. Mohon, Pak, hati nuraninya. Sadar bahwa kami dari rakyat dan untuk rakyat,” ungkapnya.
Seruan tersebut menjadi penutup dari luapan kekecewaan sekaligus harapan masyarakat agar pemerintah segera bertindak.
“Hidup petani! Hidup mahasiswa yang ada di Kolaka!” serunya.
Kini, masyarakat Desa Lamedai menunggu jawaban nyata dari Pemerintah Kabupaten Kolaka.
Janji dua minggu yang disebut telah disampaikan sebelumnya menjadi tuntutan yang kembali dipertanyakan warga.
Di tengah ancaman banjir bandang dan musim hujan yang telah tiba, masyarakat berharap normalisasi sungai tidak lagi berhenti pada janji.
Sebab, bagi petani Lambe Dai, keterlambatan penanganan bukan hanya persoalan administrasi pemerintahan. Ini menyangkut keselamatan keluarga, keberlangsungan sawah, dan masa depan kehidupan mereka.
Rakyat tidak membutuhkan janji yang berulang. Rakyat membutuhkan pemerintah yang hadir, mendengar, dan bekerja.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Bupati Kolaka Amri maupun Pemerintah Kabupaten Kolaka terkait tuntutan normalisasi sungai yang disampaikan masyarakat Desa Lamedai.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan