Ia menjelaskan, perkiraan itu didasarkan pada kemungkinan pengerahan unsur dari tiga matra TNI, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.
Selamat juga menyinggung informasi mengenai kesiapan personel TNI yang disebutnya telah menggunakan pakaian dinas lapangan (PDL), menggantikan pakaian dinas harian.
“Mereka siap tempur menghadapi situasi seperti itu. Baik satuan tempur, bantuan tempur, bantuan administrasi sudah bergerak, siap sedia tinggal menunggu perintah,” ujarnya.
Dalam pembicaraan tersebut, ia turut menyinggung informasi mengenai pergerakan personel TNI Angkatan Laut serta keberadaan dua kapal perang Republik Indonesia (KRI), yakni KRI Makassar-590 dan KRI dr. Soeharso.
Menurutnya, kesiapan tersebut merupakan bagian dari langkah antisipasi terhadap kemungkinan gangguan stabilitas keamanan nasional.
Namun, angka 100 ribu personel yang disebutkan Selamat merupakan perkiraan pribadinya dalam diskusi tersebut, bukan angka pengerahan pasukan yang diumumkan secara resmi oleh TNI.
Selain persoalan penebalan pasukan, Selamat Ginting juga menyoroti kemungkinan dampak politik dari perkembangan kasus yang menyeret nama mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
Ia menilai, pemeriksaan terhadap sejumlah pihak yang diduga memiliki keterkaitan dengan kasus tersebut berpotensi meluas. Selamat bahkan menyebut perlunya pemeriksaan terhadap sejumlah perwira tinggi kepolisian.
Dalam podcast itu, ia juga mengangkat dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan dan mempertanyakan kemungkinan adanya keterlibatan pihak internal dalam lingkaran kekuasaan.
Seluruh tudingan tersebut disampaikan sebagai pandangan dan dugaan Selamat Ginting dalam diskusi, bukan kesimpulan hukum.
Hal lain yang menjadi sorotan adalah pernyataannya mengenai keberlanjutan status siaga satu di Jakarta.
Ketika ditanya sampai kapan situasi tersebut diperkirakan berlangsung, Selamat menyebut kondisi itu dapat berlanjut hingga Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka lengser dari jabatannya.
“Ya, ini sekarang situasi saya kira sampai dengan Gibran lengser,” katanya.
Selamat juga mengaitkan dinamika tersebut dengan perkembangan persoalan politik dan hukum yang menurutnya berpotensi memengaruhi stabilitas nasional.
Di sisi lain, ia menilai koordinasi antara TNI, Polri, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, serta Presiden diperlukan untuk mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan.
Perbincangan dalam podcast Madilog Forum Keadilan itu turut membahas dugaan keterlibatan sejumlah pejabat, dinamika hubungan politik, serta kemungkinan dampak kasus penyadapan terhadap institusi kepolisian dan pemerintahan.
Pernyataan Selamat Ginting tersebut menjadi bagian dari diskusi mengenai perkembangan situasi politik dan keamanan nasional yang dibahas dalam tayangan podcast tersebut.
Editor: Xan
Tinggalkan Balasan