Menurutnya, momentum penyusunan RKAB menjadi sangat penting karena perusahaan tambang sedang mempersiapkan rencana kegiatan usaha untuk periode berikutnya. Kepastian mengenai skema penggunaan jasa pertambangan, termasuk keterlibatan perusahaan lokal, anak perusahaan, dan perusahaan afiliasi, harus dapat dipahami oleh seluruh pelaku usaha.
“Untuk apa sebuah kebijakan diterbitkan jika kepastian teknis penerapannya di lapangan belum dapat dirasakan oleh para pelaku usaha yang menjadi sasaran kebijakan tersebut?” ujarnya.
Rusmin juga mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam menerjemahkan Kepmen ESDM 365 menjadi kebijakan operasional.
Dia menilai, pemerintah perlu memastikan sosialisasi, petunjuk teknis, mekanisme persetujuan, hingga instruksi kepada perusahaan pemegang IUP telah disiapkan secara jelas.
“Apakah pemerintah telah menyiapkan langkah implementasi yang konkret? Apakah sudah ada sosialisasi, petunjuk teknis operasional, mekanisme persetujuan, serta instruksi yang jelas kepada perusahaan pemegang IUP?” katanya.
Karena itu, Rusmin mendesak Kementerian ESDM segera mengambil langkah konkret agar kebijakan tersebut tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
Ada lima hal yang menjadi perhatian. Pertama, Kementerian ESDM perlu menerbitkan penjelasan teknis dan petunjuk operasional implementasi Kepmen 365.
Kedua, memberikan kepastian mekanisme persetujuan penggunaan anak perusahaan dan/atau afiliasi. Ketiga, memastikan keterlibatan pengusaha jasa pertambangan lokal dalam perencanaan kegiatan usaha pertambangan.
Keempat, memberikan arahan yang jelas kepada pemegang IUP agar kebijakan tersebut benar-benar diterapkan. Kelima, membuka ruang dialog dengan asosiasi pengusaha jasa pertambangan, UMKM, koperasi, serta pelaku usaha daerah.
Rusmin menegaskan, pembangunan sektor pertambangan nasional tidak boleh hanya memberikan ruang kepada kelompok usaha besar. Pengusaha lokal juga harus mendapatkan kesempatan yang proporsional untuk tumbuh, berkembang, dan menjadi bagian dari kekuatan ekonomi nasional.
“Jangan sampai pemerintah pandai menerbitkan regulasi, tetapi lambat menghadirkan implementasi. Sebab bagi pengusaha lokal, yang dibutuhkan bukan lagi janji tentang keberpihakan, melainkan bukti nyata bahwa negara benar-benar hadir memberikan kesempatan,” tegasnya.
Dia berharap momentum penyusunan RKAB 2027 tidak kembali berlalu tanpa memberikan ruang nyata bagi pengusaha jasa pertambangan lokal.
“Regulasi harus menjadi kesempatan, bukan sekadar harapan,” pungkas Rusmin.
Editor: Ian
Tinggalkan Balasan