JAKARTA — Pemerintah mulai menjalankan program sertifikasi tanah gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebagai bagian dari upaya mempercepat penyediaan hunian layak dan terjangkau.
Program tersebut mendapat dukungan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) dan menjadi bagian dari kolaborasi lintas sektor bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan mengikuti rangkaian groundbreaking Hunian Terjangkau Manggarai yang digelar di kawasan perumahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI), Jakarta, Jumat (21/8/2026).
Usai kegiatan tersebut, Ketua Satuan Tugas (Satgas) Perumahan RI Hashim Djojohadikusumo mengungkap dukungan Kementerian ATR/BPN melalui program sertifikasi gratis bagi MBR.
“Ada program baru yang dilaksanakan pemerintah oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Pak Nusron Wahid, yaitu memberikan sertipikat gratis bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Ini bagi mereka yang punya tanah, tapi belum bersertipikat. Ini semua kabar baik untuk masyarakat,” ujar Hashim kepada awak media usai groundbreaking Hunian Terjangkau di Manggarai.
Program tersebut merupakan bagian dari kolaborasi Kementerian ATR/BPN dengan Kementerian PKP dalam mempercepat pendaftaran tanah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
Kolaborasi tersebut diperkuat melalui Surat Edaran Bersama (SEB) tentang Percepatan Pendaftaran Tanah Lintas Sektor bagi MBR yang ditandatangani pada 21 Juli 2026.
Menurut Hashim, kepastian hukum atas tanah tidak hanya berkaitan dengan legalitas kepemilikan, tetapi juga dapat membuka peluang ekonomi bagi masyarakat.
Dengan adanya sertifikat, tanah yang dimiliki masyarakat memiliki legalitas yang lebih jelas dan dapat dimanfaatkan sebagai aset untuk mendukung kegiatan produktif.
“Untuk yang menjalankan usaha, UMKM, koperasi, ada agunan atau harta yang bisa dipakai untuk modal usaha,” ujarnya.
Menteri PKP Maruarar Sirait mengatakan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN menjadi salah satu bagian penting dalam mendukung program perumahan rakyat.
Program tersebut juga sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Satgas Perumahan RI untuk membangun hunian terjangkau di atas aset negara, termasuk aset PT KAI.
“Ini terobosan paling baru, kolaborasi dengan Menteri ATR, sertipikat tanah gratis bagi MBR dan ini sudah dijalankan ya, bukan akan dijalankan,” ungkap Maruarar.
Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN Ossy Dermawan menegaskan kesiapan kementeriannya mendukung program perumahan rakyat melalui kerja sama lintas sektor.
Menurut Ossy, penyediaan hunian layak dan terjangkau perlu berjalan beriringan dengan kepastian hukum atas tanah yang ditempati masyarakat.
“Kementerian ATR/BPN siap mendukung program pemerintah melalui kolaborasi bersama Kementerian PKP untuk memastikan masyarakat berpenghasilan rendah tidak hanya mendapatkan perumahan yang layak dan terjangkau, tetapi juga kepastian hukum atas tanah yang menjadi bagian dari kehidupan dan aset mereka,” ujar Ossy.
Dalam kegiatan tersebut, Ossy bersama sejumlah pejabat yang hadir meninjau rumah contoh dan kawasan pembangunan Hunian Terjangkau Manggarai.
Turut hadir Menteri Perhubungan RI Dudy Purwagandhi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (BAKOM) RI Muhammad Qodari, Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia Bobby Rasyidin serta sejumlah kepala kementerian dan lembaga lainnya.
(AR/CK)
Tinggalkan Balasan