Kolaka – Poros Tengah Mekongga yang terdiri dari sejumlah organisasi masyarakat adat menggelar aksi damai serentak di dua lokasi di Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara, Rabu (1/7/2026).
Aksi berlangsung di Kantor DPRD Kolaka dan kawasan PT IPIP di Kecamatan Pomalaa.
Poros Tengah Mekongga terdiri dari Tamalaki Mekongga Bersatu (TMB), Tamalaki Pribumi Mekongga (TPM), Tokoh Keluarga Masyarakat Sultra (TKMS), Tamalaki Tolaki Mekongga Selatan (TTMS), Tamalaki Bumi Raya (TBR), Persatuan Masyarakat Tolaki (PMT), Ikatan Putra Keluarga Bersatu (IPKB), Tamalaki Suku Warisan Mekongga (TSWM), dan Tamalaki Warisan Tanah Mekongga (TWTM).
Aksi dihadiri mantan Wakil Bupati Kolaka, H. Jayadin, SE, serta dipimpin para ketua organisasi yang tergabung dalam Poros Tengah Mekongga, salah satunya Ketua TPM, Sudarman, SH.
Dalam aksinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan, mulai dari peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengusaha lokal, pengusutan dugaan pungutan liar dalam proses penerimaan tenaga kerja, hingga pengawasan yang lebih ketat terhadap tenaga kerja asing (TKA) di kawasan industri dan pertambangan di Kolaka.
Aksi berlangsung tertib dengan pengamanan dari personel TNI, Polri, dan Satpol PP Kabupaten Kolaka.
Kapolres Kolaka, AKBP Yudha Widyatama Nugraha, SIK, SH, MH, CPM, turut menemui massa aksi secara langsung.
Dalam kesempatan tersebut, massa Poros Tengah Mekongga juga menyampaikan ucapan selamat Hari Bhayangkara ke-80 kepada jajaran Polri.
Suasana aksi semakin hangat saat dilakukan pemotongan nasi tumpeng yang kemudian dinikmati bersama sebagai simbol kebersamaan antara masyarakat adat dan kepolisian.
“Momentum Hari Bhayangkara ke-80 ini menjadi kesempatan bagi kami untuk menyampaikan terima kasih atas pengabdian Polri yang selama ini hadir menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat,” kata Sudarman.
Setelah menyampaikan aspirasi di lapangan, perwakilan masing-masing organisasi diterima Ketua DPRD Kolaka bersama sejumlah anggota dewan di ruang pertemuan DPRD.
Dalam dialog tersebut, Poros Tengah Mekongga menekankan pentingnya keberadaan industri dan investasi di Kolaka agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal, baik dari sisi kesempatan kerja maupun pemberdayaan ekonomi.
Menanggapi aspirasi tersebut, DPRD Kolaka menyatakan akan menindaklanjuti berbagai tuntutan yang disampaikan dan mendorong terbangunnya sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat adat guna mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Kolaka.
Reporter: Andi Lanto
Editor: Redaksi
Tinggalkan Balasan