“Kalau di Kolaka merasa ada hambatan, di sana sudah ada pegawai kami yang dititipkan. Jadi tidak perlu ke Sulawesi Tenggara, bisa langsung ke sana,” kata Andi Makkawaru.
Dia menjelaskan, tantangan pengawasan ketenagakerjaan di Sultra saat ini salah satunya adalah keterbatasan jumlah pengawas dibandingkan dengan banyaknya perusahaan yang terdaftar.
Berdasarkan data yang disampaikannya, jumlah pengawas ketenagakerjaan di Sultra sebanyak 26 orang. Sementara perusahaan yang terdaftar dalam sistem Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Kementerian Ketenagakerjaan mencapai sekitar 27 ribu perusahaan.
“Pengawas kita hanya 26 orang, sedangkan WLKP yang terdaftar di situs Kementerian Ketenagakerjaan itu 27.000 perusahaan di Sulawesi Tenggara. Skalanya macam-macam, dan perusahaan besar saja sekitar 200-an lebih,” ujarnya.
Karena itu, Distransnaker Sultra mendorong perusahaan agar meningkatkan kepatuhan dalam menyampaikan laporan ketenagakerjaan. Pelaporan tersebut dinilai penting untuk membantu pemerintah mengetahui kondisi tenaga kerja dan tingkat kepatuhan perusahaan terhadap norma ketenagakerjaan.
Andi Makkawaru mengingatkan bahwa kewajiban pelaporan harus menjadi perhatian setiap perusahaan. Dengan pelaporan yang tertib, pemerintah dapat memperkuat pembinaan dan pengawasan secara lebih terarah.
“Perusahaan wajib lapor agar kita mengetahui progres kepatuhan terhadap norma-norma ketenagakerjaan,” jelasnya.
Selain pengawasan, Distransnaker Sultra juga mendorong perusahaan memperhatikan kesejahteraan pekerja melalui pemenuhan jaminan sosial ketenagakerjaan.
Menurut Andi Makkawaru, kesejahteraan pekerja tidak hanya ditentukan oleh besaran upah. Perlindungan jaminan sosial, kepastian hubungan kerja dan lingkungan kerja yang aman juga menjadi faktor penting dalam menciptakan kenyamanan bagi tenaga kerja.
“Yang membuat pekerja nyaman bukan hanya gaji. Ada juga jaminan sosial ketenagakerjaan atau BPJS Ketenagakerjaan yang harus dipenuhi,” tuturnya.
Distransnaker Sultra turut mendorong perusahaan memiliki peraturan perusahaan maupun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) sebagai pedoman hubungan antara pengusaha dan pekerja.
Dalam keterangannya, Andi Makkawaru menyebut pihaknya mendorong persyaratan pelaporan peraturan perusahaan atau PKB selama dua tahun berturut-turut. Perusahaan juga didorong agar minimal 80 persen tenaga kerjanya mendapat perlindungan BPJS Ketenagakerjaan.
Upaya tersebut diharapkan dapat memperkuat perlindungan pekerja sekaligus mendorong produktivitas perusahaan.
Penerapan K3 juga menjadi perhatian Distransnaker Sultra. Pemerintah mengimbau perusahaan agar menjadikan keselamatan pekerja sebagai prioritas dalam setiap aktivitas operasional.
Penerapan standar keselamatan kerja dinilai penting untuk mencegah kecelakaan kerja dan menciptakan lingkungan kerja yang aman. Perusahaan diharapkan menjalankan ketentuan K3 secara konsisten serta meningkatkan kesadaran pekerja terhadap prosedur keselamatan.
Distransnaker Sultra juga menegaskan bahwa perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban ketenagakerjaan dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
Andi Makkawaru menjelaskan, sanksi dilakukan secara bertahap, mulai dari teguran tertulis dengan waktu 14 hari, penghentian sementara aktivitas produksi hingga pencabutan izin.
“Sanksinya jelas. Teguran tertulis itu dikasih waktu 14 hari. Kalau dua kali tidak mampu, dilakukan penghentian sementara aktivitas produksinya. Setelah itu pencabutan izin,” tegasnya.
Meski demikian, pemerintah tetap mengedepankan pembinaan agar perusahaan dapat memenuhi kewajibannya dan menjalankan kegiatan usaha sesuai aturan.
“Tidak ada negara juga yang mau mencabut izin investasi seseorang. Itu yang kita tidak mau,” katanya.
Menjelang akhir 2026, Distransnaker Sultra juga mulai mempersiapkan pembahasan pengupahan untuk penetapan upah minimum tahun 2027. Pemerintah melibatkan pemangku kepentingan, termasuk perwakilan pengusaha, untuk membahas berbagai kendala dalam penerapan norma ketenagakerjaan.
Melalui penguatan pengawasan, peningkatan kepatuhan perusahaan dan pemenuhan perlindungan tenaga kerja, Pemprov Sultra berharap tercipta hubungan industrial yang semakin harmonis.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah dalam mendorong lingkungan kerja yang aman, nyaman dan produktif, sekaligus menjaga keberlangsungan investasi dan kesejahteraan pekerja di Sulawesi Tenggara.
Editor: Xan
Tinggalkan Balasan