JAKARTA – Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Intelektual Indonesia (GMII) menggelar aksi demonstrasi di depan kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Republik Indonesia, mendesak penegakan hukum terhadap dugaan perusakan ekosistem hutan mangrove.

Perusakan tersebut diduga dilakukan oleh PT Dwimitra Multiguna Sejahtera (DMS) melalui pembangunan jetty (dermaga) di kawasan pesisir Pantai Lasolo, Desa Tokowuta, Kecamatan Lasolo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

Massa aksi membawa berbagai spanduk dan poster yang menegaskan tuntutan agar pemerintah pusat segera bertindak dan tidak membiarkan persoalan kerusakan lingkungan di wilayah pesisir. Mereka menyoroti lemahnya pengawasan yang memungkinkan aktivitas industri merusak benteng alam vital tersebut.

Ketua Umum GMII, Edrian Saputra, dalam orasinya menyebut pembangunan fasilitas oleh PT DMS sebagai pemicu utama rusaknya ekosistem mangrove di Lasolo. Edrian menegaskan bahwa hutan mangrove adalah aset alam yang tak ternilai, berperan penting dalam mencegah abrasi, menjadi rumah bagi biota laut, dan menopang kehidupan sosial-ekonomi masyarakat pesisir setempat.

“Kami menuntut KLHK untuk segera turun langsung ke lapangan, melakukan investigasi menyeluruh, dan memberikan sanksi tegas kepada pimpinan PT DMS jika terbukti melakukan pelanggaran. Ini bukan sekadar persoalan pembangunan, tetapi persoalan nyawa ekosistem dan keberlanjutan hidup masyarakat pesisir,” tegas Edrian Saputra, Rabu, 29 Oktober 2025.