Ia menilai kerusakan mangrove sebagai bentuk kejahatan ekologis yang memiliki dampak jangka panjang dan harus dihukum berat.
GMII juga melayangkan kritik keras terhadap pemerintah daerah dan pusat atas kelalaian pengawasan terhadap aktivitas industri di area konservasi dan pesisir. Menurut mereka, pengawasan yang maksimal sejak awal seharusnya mampu mencegah tindakan perusakan lingkungan ini.
Selain menuntut investigasi dan sanksi, GMII mendesak pemerintah untuk segera memperkuat regulasi dan perlindungan terhadap mangrove sebagai benteng alami mitigasi bencana dan penyimpan karbon. Edrian menekankan bahwa prinsip investasi harus sejalan dengan kelestarian lingkungan.
“Pembangunan boleh dilakukan, tetapi tidak dengan mengorbankan lingkungan. Kami tidak anti investasi, namun investasi harus taat aturan dan berwawasan lingkungan,” tambahnya.
GMII berkomitmen akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum dan langkah nyata dari pemerintah. Mereka juga membuka diri untuk berkolaborasi dengan organisasi lingkungan dan masyarakat pesisir guna memperjuangkan kelestarian mangrove di Konawe Utara.
Hingga berita ini diturunkan, aksi demonstrasi berlangsung tertib, dan belum ada pernyataan resmi dari pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait tuntutan yang disampaikan GMII. (red)
Tinggalkan Balasan