Sebagai solusi, Mendagri mendorong para kepala daerah untuk segera melakukan efisiensi ekstrem. Ia meminta anggaran operasional yang tidak mendesak, seperti biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat (makan-minum), segera dipangkas.
Tito memberikan contoh sukses dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, yang mampu menghemat hingga Rp 400 miliar dari belanja operasional hanya untuk menutupi kebutuhan gaji PPPK.
“Selain efisiensi, daerah juga didorong meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak hotel, restoran, dan perusahaan besar tanpa membebani rakyat kecil,” pungkasnya. (red)
Baca Juga:
Tinggalkan Balasan