Riski menilai riwayat jabatan tersebut perlu ditelusuri untuk memastikan ada atau tidaknya hubungan dengan perkara yang tengah ditangani Kejagung.
“Kami meminta Kejaksaan Agung Republik Indonesia memanggil dan memeriksa Bupati Muna Barat terkait dugaan keterlibatannya dalam perkara Arif Kurniawan. Riwayat jabatan yang bersangkutan di PT AMI perlu didalami agar persoalan ini menjadi terang,” tegas Riski.
Komando juga menyinggung dugaan penggeledahan PT AMI oleh penyidik Kejaksaan Agung dalam rangkaian penanganan perkara yang berkaitan dengan Arif Kurniawan.
Bagi Komando, penelusuran terhadap pihak-pihak yang pernah menduduki posisi strategis di perusahaan terkait merupakan bagian penting dalam mengungkap perkara pertambangan tersebut secara menyeluruh.
Massa aksi meminta Kejagung melakukan pendalaman secara objektif, transparan, dan profesional. Komando juga mendorong agar hubungan korporasi serta kemungkinan keterlibatan pihak lain ditelusuri apabila ditemukan bukti yang relevan.
Desakan tersebut menjadi perhatian dalam proses penegakan hukum di sektor pertambangan, khususnya di wilayah Sulawesi Tenggara. Komando berharap Kejagung dapat mengungkap perkara tersebut secara menyeluruh dan memastikan penegakan hukum berjalan tanpa tebang pilih.
Redaksi Perdetiknews.com masih terus berupaya melakukan konfirmasi kepada Bupati Muna Barat, La Ode Darwin, terkait desakan pemeriksaan yang disampaikan Komando, termasuk mengenai informasi riwayat jabatan di PT AMI dan dugaan keterkaitan dengan perkara Arif Kurniawan.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diperoleh tanggapan dari yang bersangkutan. Redaksi Perdetiknews.com tetap membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada La Ode Darwin guna memenuhi prinsip keberimbangan informasi dalam pemberitaan.
Sumber: Insankita.com
Tinggalkan Balasan