LAWORO, — Proses seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk posisi Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Muna Barat (Mubar) menuai kontroversi. Salah satu dari lima pejabat yang dinyatakan lolos seleksi administrasi diketahui tengah menjalani proses hukum di Kepolisian Resor (Polres) Muna terkait dugaan penipuan dan penggelapan.
Berdasarkan pengumuman nomor 011/PANSEL-JPTP-SEKDA/III/2026, nama Aswin yang saat ini menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Mubar, masuk dalam jajaran kandidat. Namun, pelolosan ini memicu keberatan dari pihak pelapor yang telah menanti keadilan selama hampir satu periode pemerintahan.
Kuasa hukum pelapor, Abdul Razak Said Ali, menyesalkan keputusan Panitia Seleksi (Pansel) yang tetap meloloskan pejabat dengan rekam jejak hukum yang belum tuntas. Aswin dilaporkan oleh Tri Haryati atas dugaan keterlibatan dalam praktik “mafia pinjaman sementara” yang menyebabkan kerugian sebesar Rp 75 juta sejak tahun 2020.
“Klien kami sudah terlalu lama menderita. Kami mendesak Polres Muna segera menuntaskan perkara ini agar ada kepastian hukum dan keadilan. Integritas birokrasi di Muna Barat harus dijaga,” tegas Razak, Jumat (13/3/2026).
Aswin diduga berperan meyakinkan korban untuk meminjamkan uang kepada pejabat lain saat ia masih menjabat sebagai Camat Batalaiworu. Hingga kini, uang tersebut dilaporkan belum dikembalikan, sementara para pihak yang terlibat justru menduduki jabatan-jabatan strategis.
Tinggalkan Balasan