JAKARTA, perdetiknews.com – Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia (Kejagung RI) untuk segera mengambil alih dan mengusut tuntas dugaan penyimpangan dalam kontrak raksasa senilai Rp890 miliar antara PT ANTAM Tbk UBPN Sulawesi Tenggara dan PT Satria Jaya Sultra (SJS).

Langkah menaikkan eskalasi ke tingkat pusat ini diambil guna menghindari potensi intervensi di daerah sekaligus mendesak Tim Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) untuk segera memeriksa jajaran Direksi PT ANTAM Tbk dan Direktur Utama PT SJS, H. Sukri Aras, terkait keabsahan mekanisme penunjukan langsung yang dinilai menabrak prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).

Dewan Pembina GPMI, Alpin, menegaskan bahwa berdasarkan dokumen Kontrak Utama Nomor: A000001264/9231/DAT/2021 yang ditandatangani pada Selasa, 30 November 2021 di Jakarta, proyek pengadaan jasa sewa alat berat dan sarana penunjang Satker Mining PT ANTAM Tbk UBPN Sultra ini memiliki nilai estimasi fantastis mencapai Rp890.000.000.000,00 (belum termasuk PPN 10%) dengan jangka waktu pelaksanaan selama 3 tahun (1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2024).

Ikatan kerja sama menahun dengan volume kerja masif yang melibatkan mobilisasi 164 unit Dump Truck (DT), 46 unit Excavator X, serta puluhan armada penunjang di area IUP Pomalaa ini, kini tengah dipersoalkan karena sistem penunjukan langsungnya dinilai menutup ruang persaingan usaha yang sehat di Sulawesi Tenggara.

Di sisi lain, Tim Legal PT SJS, Jamal, memberikan klarifikasi tertulis yang menyatakan bahwa pada prinsipnya PT SJS melaksanakan proses tersebut melalui mekanisme dan prosedur resmi yang diberlakukan oleh PT ANTAM Tbk.