Ia juga menekankan perlunya alokasi anggaran vaksin secara berkelanjutan setiap tahun. Menurutnya, vaksin memiliki masa kedaluwarsa sehingga pemanfaatannya harus dilakukan tepat waktu dan tepat sasaran.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi IV DPR RI menggali sejumlah aspek, mulai dari perkembangan penyakit hewan strategis seperti penyakit mulut dan kuku (PMK), LSD, ASF, classical swine fever (CSF), rabies, flu burung, hingga zoonosis lainnya. Komisi IV juga menyoroti kapasitas surveilans, deteksi dini, dan diagnostik laboratorium, termasuk kecukupan alat, bahan uji, serta sumber daya manusia.
Selain itu, perhatian diarahkan pada integrasi data dan koordinasi antara BBVet dengan Badan Karantina Indonesia. Komisi IV menilai kecepatan alur deteksi, konfirmasi, pelaporan, hingga tindakan pengendalian menjadi faktor penting dalam merespons wabah.
Pengawasan kualitas ternak dan produk hewan berbasis risiko turut menjadi bagian yang dibahas. Komisi IV juga mencermati kebutuhan penguatan sarana dan prasarana, sumber daya manusia, serta anggaran BBVet Denpasar.
Menurut Hanan, kapasitas surveilans dan diagnostik BBVet Denpasar menentukan kecepatan respons terhadap wabah yang dapat mengganggu peternak dan berdampak pada ketahanan pangan hewani nasional. Ia menilai koordinasi antara BBVet dan Badan Karantina Indonesia perlu ditingkatkan, terutama setelah lembaga karantina berdiri sebagai badan tersendiri yang terpisah dari Kementerian Pertanian.
Hasil kunjungan kerja tersebut, kata Hanan, akan disampaikan dan mendapat perhatian khusus dari Kementerian Pertanian dalam rapat kerja mendatang. Komisi IV DPR RI menyatakan akan terus mengawal penguatan sistem kesehatan hewan nasional untuk mendukung keberlanjutan pasokan daging, susu, dan telur bagi masyarakat.
Sumber: E-Media DPR RI — lihat sumber
Tinggalkan Balasan