Menanggapi berbagai apresiasi tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen jajarannya untuk terus bekerja secara transparan.
“Kami berkomitmen menyelesaikan semua persoalan ini dengan terbuka. Informasi akan kami sampaikan secara jelas kepada publik agar tidak memicu spekulasi yang meresahkan masyarakat,” ungkapnya.
Dengan dukungan dari Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan semakin meningkatkan kinerja dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rapat ini dihadiri langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Secara daring, turut serta seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran. (red)
Tinggalkan Balasan