KOLAKA — Pusaran skandal dugaan penambangan tanpa izin (PETI) di area konsesi PT Aneka Tambang (Antam) Tbk UBPN Kolaka kini menggelinding menjadi bola panas yang mengarah langsung ke Markas Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara.
Alih-alih kado prestasi, jajaran korps cokelat di jazirah Sultra justru dihadiahi gelombang protes keras dari berbagai aliansi aktivis mahasiswa dan lembaga swadaya masyarakat menjelang Hari Bhayangkara pada 1 Juli mendatang.
Ketidakpercayaan publik memuncak menyusul lambannya Polres Kolaka menyentuh aktor intelektual, serta mencuatnya insiden “koboi” oknum penyidik yang diduga menodongkan senjata api ke perut sopir truk harian.
Gerakan Persatuan Mahasiswa Indonesia (GPMI) Sultra, Lembaga Pemerhati Kebijakan Publik (LPKP-Sultra), dan Asosiasi Pengawal Kebijakan Daerah (APKD) kini kompak menyuarakan tuntutan tunggal: meminta Kapolda Sultra segera menarik berkas perkara (take over) dari Polres Kolaka dan mencopot Kapolres dari jabatannya demi menjaga objektivitas hukum.
Perkara ini sejatinya bermula dari laporan resmi manajemen PT Antam Tbk terkait maraknya penjarahan ore nikel secara ilegal di wilayah konsesi mereka.
Tinggalkan Balasan