Meski demikian, dia mengakui persoalan perizinan pertambangan tersebut berkaitan dengan kebijakan pemerintah sebelumnya ketika kewenangan penerbitan IUP masih berada di tingkat kabupaten.
Ikbar kemudian mengungkapkan sejumlah mantan pejabat yang pernah menangani urusan pertambangan dan lingkungan hidup di Pemkab Konawe Utara sedang menjalani pemeriksaan di Kejati.
Mereka di antaranya mantan Kepala Dinas Lingkungan Hidup, mantan Kepala Dinas Pertambangan, serta Sekretaris Daerah.
Saat ditanya wartawan apakah pemeriksaan tersebut termasuk perkara yang berkaitan dengan AK, Ikbar membenarkan hal tersebut.
“Iya, itu sudah termasuk. Mulai dari kemarin sudah tahapan proses pemeriksaannya sudah berlanjut,” ujarnya.
Ikbar mengatakan pemerintah daerah menyerahkan sepenuhnya proses penanganan perkara tersebut kepada aparat penegak hukum.
Dia meminta agar persoalan pertambangan menjadi bahan evaluasi bagi perusahaan yang beroperasi di Konawe Utara.
Menurutnya, pengelolaan sumber daya alam harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan hanya bagi kepentingan perusahaan.
“Harapan kami ini supaya menjadi salah satu evaluasi bagi penambang-penambang yang ada. Sehingga ke depan dalam proses pengelolaan sumber daya alam ini bisa berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat kita,” tuturnya.
Hingga berita ini di terbitkan, keterangan mengenai materi pemeriksaan, pihak-pihak yang telah dimintai keterangan, serta perkembangan penanganan perkara tersebut masih perlu dikonfirmasi lebih lanjut kepada Kejati Sultra.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan