KOLAKA – Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HIPPERMAKU) Cabang Kolaka mendesak Bupati Kolaka segera menyampaikan sikap resmi pemerintah daerah menyusul penggeledahan Rumah Jabatan (Rumjab) Wakil Bupati Kolaka oleh penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Tenggara.
Penggeledahan yang dilakukan pada akhir Juni 2026 itu merupakan bagian dari pengembangan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pertambangan nikel.
Selain Rumjab Wakil Bupati, penyidik juga menggeledah kediaman Direktur Utama PT Babarina Putra Sulung (BPS).
Ketua Umum HIPPERMAKU Cabang Kolaka, Muh. Irfan Firdaus, mengatakan perhatian publik terhadap kasus tersebut perlu direspons secara terbuka oleh Pemerintah Kabupaten Kolaka agar tidak memunculkan spekulasi di tengah masyarakat.
“Kami menghormati sepenuhnya kewenangan Kejati Sultra dalam penyidikan ini. Namun, pascapenggeledahan yang menjadi sorotan publik, Bupati Kolaka perlu menyampaikan sikap resmi pemda sebagai bentuk tanggung jawab moral. Ini penting agar tidak berkembang asumsi yang belum tentu benar,” kata Irfan, Kamis (23/7/2026).
Tinggalkan Balasan