JAKARTA – Komisi III DPR RI mendesak Polri mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto. Komisi III bahkan meminta penyidik tidak hanya menggunakan pasal penyadapan dan akses ilegal, tetapi juga mempertimbangkan penerapan pasal makar terhadap empat tersangka.
Desakan tersebut disampaikan dalam rapat kerja khusus Komisi III DPR RI bersama Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dan jajaran Polri, Kamis (12/11/2026).
Dalam rapat tersebut, Komisi III mengapresiasi langkah Kapolri mengungkap dugaan penyadapan yang disebut berlangsung pada periode 2025–2026. Namun, DPR meminta pengusutan tidak berhenti pada empat orang yang telah ditetapkan sebagai tersangka.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan, perkara tersebut harus dilihat secara menyeluruh karena dugaan aktivitas yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan penyadapan.
Komisi III juga menyoroti dugaan pemantauan ilegal atau surveillance, profiling, doxing, kriminalisasi, pembentukan opini di media sosial hingga penggalangan massa untuk menyabotase kebijakan pemerintah.
Tinggalkan Balasan