Mereka meminta seluruh pihak yang diduga terlibat, mulai dari pelaksana lapangan, pemberi perintah hingga penerima manfaat hasil penyadapan, ditelusuri dan diproses sesuai hukum.
Dalam paparannya, Kapolri menjelaskan perkara tersebut bermula pada periode 2025 hingga 2026. Polri menduga terdapat perintah penyadapan secara lisan tanpa surat permohonan penyidik maupun dokumen pendukung yang diwajibkan.
Penyidik mengungkap dugaan lima tahapan operasi, yakni pemberian perintah penyadapan, provisioning atau memasukkan nomor telepon ke sistem, pelaksanaan penyadapan, pelaporan hasil kepada pengguna, hingga penghapusan data.
Kapolri menyebut empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni:
-
LSP, mantan Kapolri yang diduga memberikan perintah dan menentukan target penyadapan.
-
SU, mantan Kadiptik Polri yang diduga memberikan persetujuan dan meneruskan laporan hasil penyadapan.
-
EH, mantan Plt Kabag Monitoring yang diduga meneruskan perintah penyadapan tanpa prosedur resmi.
-
AS, mantan Plt Kabag Monitoring yang diduga meneruskan perintah kepada operator serta memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan.
Polri juga mengungkap bahwa penyidik telah memeriksa 28 saksi dan enam ahli. Barang bukti yang disita antara lain 15 telepon genggam, tujuh flash disk, dua iPad, empat unit CPU, komputer, laptop, modem, dokumen, serta log data penyadapan.
Sasaran penyadapan yang diduga teridentifikasi dalam penyidikan disebut mencakup Presiden, lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.
Kapolri menegaskan daftar tersebut merupakan materi penyidikan dan tidak berarti pihak-pihak yang masuk dalam daftar turut terlibat tindak pidana.
Dalam perkara ini, penyidik menerapkan Pasal 258 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman maksimal 10 tahun penjara. Selain itu, diterapkan pasal terkait penghilangan data elektronik dan akses ilegal.
Kapolri juga mengungkapkan bahwa Polri telah menerbitkan laporan polisi terpisah untuk mendalami dugaan pemufakatan jahat atau makar.
Namun, menurut Kapolri, dugaan makar masih membutuhkan pendalaman lebih lanjut. Temuan dalam perkara penyadapan, akses ilegal dan penghilangan dokumen elektronik tidak serta-merta dapat disimpulkan sebagai tindak pidana makar.
Pernyataan tersebut menjadi salah satu sorotan dalam rapat Komisi III.
Sejumlah anggota DPR meminta Polri menelusuri siapa pihak yang menerima manfaat dari hasil penyadapan, termasuk kemungkinan adanya kepentingan politik di balik operasi tersebut.
Anggota Komisi III dari Fraksi Demokrat, Benny K Harman, bahkan menyebut kasus tersebut sebagai penyadapan politik. Dia meminta penyidik mendalami kemungkinan adanya upaya suksesi inkonstitusional melalui pemanfaatan hasil penyadapan untuk membangun opini negatif terhadap Presiden.
Sementara itu, anggota Komisi III dari Fraksi PDI Perjuangan meminta Polri menelusuri sumber pendanaan operasional penyadapan dan pihak yang diduga menerima hasilnya.
Dalam rapat tersebut, sejumlah anggota DPR juga meminta Polri mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain di luar empat tersangka, termasuk pihak yang diduga memberikan perintah maupun memanfaatkan hasil penyadapan.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kapolri menyatakan pihaknya masih mengumpulkan berbagai petunjuk dan alat bukti untuk mendalami dugaan makar.
Dia memastikan proses penyidikan akan dilakukan secara profesional, prosedural, proporsional dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.
Rapat kerja khusus Komisi III DPR RI tersebut kemudian menghasilkan kesimpulan penting. Komisi III mengapresiasi langkah Kapolri mengungkap perkara penyadapan ilegal, tetapi sekaligus menegaskan bahwa dugaan tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana makar.
Komisi III meminta Kapolri beserta jajaran menerapkan pasal makar terhadap para tersangka dan terus mengusut kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Tinggalkan Balasan