Kendari, – Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Pemprov Sultra) tengah bersiap menghadapi lonjakan harga bahan pokok yang terjadi dalam beberapa pekan terakhir. Dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) secara virtual, Pemprov Sultra menegaskan langkah-langkah strategis untuk menjaga stabilitas harga, khususnya pada komoditas utama seperti beras dan cabai merah.
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam rakor tersebut, harga beras dan cabai merah menjadi penyumbang utama kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) di beberapa wilayah, termasuk Sulawesi Tenggara. Kabupaten Bombana tercatat mengalami kenaikan IPH tertinggi sebesar 4,38 persen, dengan faktor utama berasal dari harga daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang merah.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulawesi Tenggara, Asrun Lio, menegaskan bahwa koordinasi antarinstansi menjadi kunci dalam mengatasi fluktuasi harga pangan. Ia menginstruksikan Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) serta Badan Pusat Statistik (BPS) untuk terus memantau perkembangan harga dan merancang langkah-langkah intervensi yang tepat.
“Kami akan meningkatkan pemantauan harga di pasar dan memastikan distribusi barang tetap lancar. Jika diperlukan, intervensi dalam bentuk subsidi transportasi dan operasi pasar akan dilakukan agar harga tetap terkendali,” ujar Asrun Lio usai mengikuti rakor, Senin (24/2).
Untuk meredam lonjakan harga, Pemprov Sultra akan mengoptimalkan peran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) serta mendorong kerja sama dengan Bulog dan distributor bahan pokok. Salah satu strategi yang disiapkan adalah menekan biaya distribusi agar harga barang tetap terjangkau di pasaran.
Tinggalkan Balasan