Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Sultra, Andi Muh. Saenuddin, mencoba meredakan ketegangan. Ia mengapresiasi upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk memproses pembayaran hak guru meskipun tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. “Kami berharap aliansi guru dapat memahami mekanisme yang ada, yaitu melalui APBD Provinsi Sulawesi Tenggara,” kata Saenuddin. (red)
Tinggalkan Balasan