Namun, di balik pengembangan cetak sawah rakyat, konflik lahan masih menjadi tantangan utama. Menurut Syarifuddin, persoalan mulai muncul setelah program CSR berjalan dan lahan yang sebelumnya berupa kawasan hutan mulai dibuka.
“Dulu sebelum ada program ini, tidak ada yang mengklaim. Tapi setelah lahannya dibersihkan dan mulai bagus, banyak yang datang mengaku itu lahannya,” ujarnya.
Pemerintah desa bersama aparat keamanan setempat kini aktif melakukan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang muncul antarwarga.
- Ketua Serikat Buruh Kolaka Berty Layuk Bongkar K3 IPIP Pomalaa, Dugaan Pemotongan Upah untuk APD Disorot
- Pernah Tangani Kasus Penghina Jokowi, Ini Rekam Jejak Irjen Himawan Bayu Aji dari Dirtipidsiber Bareskrim hingga Kapolda Sultra
- Yusran Akbar: Anggaran 2027 Harus Berdampak Nyata bagi Masyarakat Konawe
Proses penyelesaian dilakukan dengan mempertemukan para pihak serta menghadirkan saksi yang mengetahui riwayat kepemilikan lahan.
Selain konflik lahan, kondisi infrastruktur pertanian juga menjadi sorotan.
Syarifuddin mengungkapkan masih banyak area cetak sawah yang belum layak tanam karena proses pembersihan lahan belum maksimal.
“Masih banyak kayu berserakan di lahan, jadi belum sepenuhnya siap ditanami,” katanya.
Ia berharap pemerintah dapat memberikan tambahan dukungan, terutama pembangunan irigasi, bendungan, jalan usaha tani hingga fasilitas pengolahan hasil panen.
“Kalau bisa ada tambahan irigasi dan jalan usaha tani. Karena sawah di Lebo Jaya ini luas sekali, lebih dari 300 hektare kalau digabung sawah lama dan sawah CSR,” ujarnya.
Sementara itu, Manajer Brigade Pangan Samaturu, Ilham, mengatakan Brigade Pangan terbentuk sebagai tindak lanjut program Cetak Sawah Rakyat.
Menurutnya, Brigade Pangan hadir untuk memastikan tidak ada lahan sawah yang terbengkalai. Lahan yang tidak dikelola pemilik akan diambil alih sementara oleh brigade dengan sistem bagi hasil.
“Target kami jangan ada lahan tidur. Kalau pemilik tidak bisa olah, brigade yang turun langsung mengerjakan,” katanya.
Saat ini Brigade Pangan Samaturu menangani sekitar 200 hektare lahan di tiga wilayah, yakni Desa Lebo Jaya, Kelurahan Konda, dan Desa Lambusa.
Ilham menyebut kendala terbesar yang dihadapi saat ini adalah minimnya irigasi dan alat panen modern.
Sawah baru yang dikelola masih mengandalkan tadah hujan sehingga produktivitas belum maksimal.
“Kami sudah dapat bantuan alat pengolahan, tapi belum ada combine panen dan drone penyemprot. Itu yang paling dibutuhkan sekarang,” ujarnya.
Meski begitu, Brigade Pangan Samaturu diklaim menjadi salah satu brigade dengan perkembangan tercepat di Sulawesi Tenggara.
Saat ini mereka telah berhasil mengolah dan menanam sekitar 29 hektare sawah baru sebagai lahan percontohan.
“Daripada lahannya terbengkalai, kami ambil inisiatif kelola sendiri. Alhamdulillah ada pengakuan juga dari dinas terkait kinerja Brigade Samaturu,” pungkasnya. (red)



Tinggalkan Balasan