JAKARTA, perdetiknews.com — Badan Gizi Nasional (BGN) mengambil langkah taktis dengan menghentikan sementara penyaluran program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa libur sekolah. Momentum ini dimanfaatkan sepenuhnya untuk melakukan evaluasi besar-besaran, audit menyeluruh terhadap dapur produksi, serta membenahi sengkarut pendataan yang selama ini menjadi tantangan di lapangan.
Langkah strategis ini diambil agar saat tahun ajaran baru dimulai, sistem distribusi dan kualitas makanan yang diterima siswa jauh lebih siap dan rapi.
Keputusan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Kepala BGN, Agustina Arumsari, usai menggelar rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6). Arum menjelaskan bahwa jeda operasional ini menjadi ruang krusial bagi lini manajemen untuk berbenah.
“Kami akan stop semua, kami akan audit semua dapur sehingga nanti mudah-mudahan ketika anak-anak sudah masuk sekolah kita sudah lebih baik. Kondisi di lapangan sudah lebih rapi,” ujar Arum kepada awak media.
Menelisik ke belakang, pelaksanaan program prioritas ini memang kerap diperhadapkan pada kendala teknis di lapangan, mulai dari standardisasi dapur umum hingga validitas data penerima manfaat. Oleh karena itu, BGN menetapkan target jangka pendek dan menengah untuk menuntaskan persoalan ini. Jeda satu bulan libur sekolah akan menjadi fase krusial, yang kemudian akan dilanjutkan dengan penguatan sistem pada tiga bulan ke depan.
Selain fokus pada fisik dapur, Arum menggarisbawahi bahwa persoalan ego sektoral terkait data antarkementerian dan lembaga harus segera diakhiri. Selama ini, ego birokrasi kerap membuat sinkronisasi data berjalan lambat. Kini, melalui Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN, koordinasi aktif mulai dibangun kembali secara agresif.
Arum optimistis, mengingat MBG merupakan program prioritas nasional, kementerian dan lembaga lain akan melunakkan ego mereka dan membuka pintu integrasi data seluas-luasnya.
Transformasi internal di tubuh BGN sendiri dipastikan menyasar tiga aspek utama: Sumber Daya Manusia (SDM), tata kelola birokrasi, dan validitas basis data. Bagi BGN, kebijakan yang presisi tidak akan pernah tercipta tanpa adanya fondasi data yang kuat dan terintegrasi.
“Tidak mungkin kita membuat kebijakan tanpa data yang jelas. Nah, itu yang masih terus kami perbaiki. Jadi mohon bersabar,” pungkas Arum menutup keterangannya. (red)
Tinggalkan Balasan