JAKARTA – Badan Gizi Nasional (BGN) tengah melakukan pembenahan menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu poin evaluasi krusial yang menjadi atensi adalah penataan ulang klaster penerima manfaat, di mana sekolah-sekolah elite atau kelompok masyarakat mampu dipastikan tidak akan lagi menerima program ini.
Kepala BGN, Nanik S. Deyang, membenarkan adanya rencana pengalihan sasaran tersebut agar program prioritas ini berjalan lebih tepat sasaran.
“Ya, ya. Maksudnya yang mampu, yang kaya nanti tidak dapat lagi,” ujar Nanik kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (11/6/2026).
Nanik menambahkan bahwa detail pembenahan serta laporan berkala mengenai pelaksanaan program MBG ini rencananya akan segera dilaporkan dan dibahas bersama Presiden Prabowo Subianto pada esok hari. “Ini kan belum, besok dibahasnya. Belum, belum. Katanya besok sore,” jelasnya.
Langkah penataan ulang ini sejalan dengan arahan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas). Dalam rapat koordinasi bersama BGN, Zulhas meminta agar pelaksanaan program MBG segera dievaluasi karena adanya ketimpangan distribusi di lapangan.
Zulhas mengungkapkan, saat ini masih ditemukan sekolah-sekolah elite yang secara ekonomi tidak membutuhkan, tetapi justru mendapatkan alokasi MBG. Sebaliknya, banyak sekolah di wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) yang sangat membutuhkan namun belum tersentuh program tersebut.
“Dalam rangka perbaikan, kita perlu melakukan refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Sekolah-sekolah yang elite, ya, memang enggak memerlukan makan bergizi,” kata Zulhas usai rapat koordinasi di Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026).
Pemerintah berkomitmen mengejar ketertinggalan distribusi di daerah-daerah terpencil. “Yang memerlukan belum dapat, tapi yang enggak perlu dapat. Nah, ini akan ditata lebih lanjut karena kita akan fokus kepada yang terlambat ini, sangat terlambat di 3T,” lanjutnya.
Selain persoalan akurasi data penerima, Menko Pangan juga memberikan catatan keras terkait manajemen operasional di lapangan. Zulhas menginstruksikan peningkatan kualitas dan higienitas dapur produksi di setiap satuan pelayanan untuk mencegah terjadinya fatalitas.
Pemerintah menegaskan tidak akan menoleransi segala bentuk kelalaian yang berdampak pada kesehatan anak-anak penerima manfaat.
“Kita tidak ada zero tolerance terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu (kasus), enggak boleh lagi ada yang keracunan. Oleh karena itu, kita akan fokus ke sini dalam bulan ini. Sebulan nanti kita lihat lagi perkembangannya,” tegas Zulhas.
Tinggalkan Balasan