JAKARTA – Himpunan Aktivis Mahasiswa Indonesia (HAMI) Sulawesi Tenggara (SULTRA) Jakarta menyatakan kesiapan untuk segera melaporkan dugaan pelanggaran lingkungan yang dilakukan oleh PT Paramitha Persada Tama ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Laporan ini disertai desakan agar kedua kementerian segera mencabut izin lingkungan dan izin lintas Taman Wisata Alam Laut (TWAL) yang dimiliki perusahaan tersebut di Kabupaten Konawe Utara.
Selain itu, HAMI juga mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memanggil dan mengadili Direktur Utama PT Paramitha Persada Tama terkait dugaan pelanggaran hukum di bidang lingkungan.
Presidium HAMI SULTRA Jakarta, Irsan Aprianto, mengungkapkan bahwa pihaknya menduga kuat PT Paramitha Persada Tama dalam menjalankan aktivitasnya telah mengabaikan faktor pencemaran lingkungan dan bahkan melakukan penebangan hutan di dalam kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).
“Ini bukan hanya persoalan teknis, ini adalah bentuk nyata pelanggaran hukum di bidang lingkungan. Ketika ini dibiarkan, masyarakat akan menjadi korban,” ungkap Irsan. Ia menegaskan, potensi pelanggaran hukum yang diduga mencemari laut ini tidak hanya menimbulkan dampak ekologis, tetapi juga memiliki konsekuensi hukum serius.
Tinggalkan Balasan