KOLAKA – Anggota Komisi III DPRD Sulawesi Tenggara (Sultra), Suwandi Andi, menyayangkan masih terus terjadinya aksi pemalangan terhadap aktivitas hauling PT Toshida Indonesia.
Politisi senior ini mempertanyakan kehadiran dan ketegasan negara dalam memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap iklim investasi di daerah.
Padahal, persoalan tersebut sebelumnya telah dibahas secara resmi dan tuntas dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar DPRD Sultra pada 9 Maret 2026 lalu bersama Kepolisian, Kejaksaan, dan pihak terkait.
“Secara kelembagaan negara, RDP sudah pernah kita laksanakan. Kita hadirkan Polda Sultra dan hasil rekomendasinya sudah kita serahkan. Kita juga menghadirkan Kejaksaan, Kejari Kolaka, dan Polres Kolaka. Saat itu semua sepakat melakukan pembenahan agar tidak ada lagi gangguan terhadap aktivitas perusahaan,” ujar Suwandi Andi saat dihubungi melalui sambungan telepon, Selasa (2/6/2026).
Situasi di area tambang PT Toshida Indonesia di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka, rupanya tidak hanya berkutat pada pemalangan jalan.
Tinggalkan Balasan