KONAWE, SULTRA – Kekhawatiran akan potensi praktik manipulasi nilai dalam seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) tahap II Kabupaten Konawe mencuat di kalangan peserta. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Konawe didesak untuk memperketat pengawasan dan menindak tegas oknum yang terbukti melakukan kecurangan.
Permintaan ini disuarakan langsung oleh salah seorang peserta seleksi PPPK tahap II asal Konawe yang enggan disebutkan namanya. Ia mengungkapkan kegelisahannya terkait kemungkinan adanya permainan nilai yang dapat merugikan peserta yang telah berjuang secara maksimal.
“Kami sangat berharap Bapak Bupati dapat membantu mengawasi proses ini dengan ketat. Jika ada oknum yang mencoba bermain-main dengan nilai, kami mohon agar ditindak tegas. Kami kasihan, nilai yang sudah kami peroleh dengan susah payah bisa saja diubah oleh pihak yang tidak bertanggung jawab,” ujarnya dengan nada cemas.
Lebih lanjut, ia menuturkan bahwa saat ini banyak tenaga honorer dari berbagai bidang profesi di Konawe yang tengah berjuang keras dalam seleksi PPPK tahap II. Mereka sangat mengharapkan agar seluruh tahapan seleksi berjalan transparan dan berpihak pada nasib para honorer yang telah lama mengabdi.
“Kekhawatiran terbesar kami adalah jika honorer yang benar-benar murni justru tersingkir oleh honorer ‘siluman’ yang mendapatkan bantuan dari oknum tertentu agar bisa lolos. Kuota yang tersedia sangat terbatas, terutama di Puskesmas di mana pesertanya sangat banyak. Jika ada praktik kecurangan, tentu ini sangat tidak adil bagi kami para pejuang honorer,” ungkapnya dengan penuh harap agar aspirasi mereka didengar.
Informasi yang dihimpun awak media ini menyebutkan bahwa pelaksanaan tes kompetensi PPPK tahap II Kabupaten Konawe telah berlangsung pada tanggal 9 hingga 12 Mei 2025. Lokasi pelaksanaan tes dipusatkan di Hotel Kubah, Kota Kendari.
Berdasarkan data yang berhasil dikumpulkan, total peserta yang mengikuti seleksi PPPK tahap II dari Kabupaten Konawe mencapai 2.508 orang. Jumlah peserta yang cukup besar ini semakin memperkuat urgensi pengawasan yang ketat guna memastikan integritas dan keadilan dalam seluruh proses seleksi.
Desakan agar Bupati Konawe mengambil tindakan tegas ini diharapkan dapat memberikan kepastian dan rasa aman bagi seluruh peserta seleksi PPPK tahap II.
Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan seleksi menjadi kunci untuk mewujudkan proses rekrutmen yang adil dan menghasilkan ASN PPPK yang berkualitas serta berintegritas.
Pemkab Konawe diharapkan dapat merespons kekhawatiran para honorer ini dengan langkah-langkah pengawasan yang efektif dan memberikan sanksi yang berat bagi siapapun yang terbukti melakukan pelanggaran. (red)
Tinggalkan Balasan