KENDARI, PERDETIKNEWS.COM — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepala daerah agar berhati-hati memberikan dana hibah kepada instansi vertikal karena berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Di Sulawesi Tenggara (Sultra), data pengadaan pemerintah menunjukkan tujuh paket pekerjaan konstruksi dengan nilai kontrak gabungan sekitar Rp13,07 miliar, termasuk pembangunan dan rehabilitasi fasilitas Kejaksaan, TNI, kepolisian, serta sejumlah fasilitas lainnya.
Tujuh paket tersebut bersumber dari APBD Sulawesi Tenggara tahun anggaran 2026 dan tercatat dikelola Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi dan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Tenggara.
Berdasarkan data pada laman Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) yang diberikan kepada redaksi, nilai kontrak atau negosiasi pemenang pada paket-paket tersebut berada di kisaran 97 hingga 98 persen dari pagu anggaran.
Peringatan KPK mengenai hibah kepada instansi vertikal menjadi perhatian di tengah penggunaan anggaran daerah untuk fasilitas sejumlah instansi.
Namun, paket yang tercatat dalam SPSE merupakan pekerjaan konstruksi melalui mekanisme pengadaan pemerintah.
Ketua KPK Setyo Budiyanto sebelumnya mengingatkan kepala daerah agar tidak memberikan dana hibah kepada instansi vertikal yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
Dalam pemberitaan ANTARA pada 11 Mei 2026, Setyo menjelaskan bahwa instansi vertikal, termasuk kejaksaan dan kepolisian, memiliki alokasi anggaran sendiri melalui APBN.
“Kalau diberikan kepada aparat penegak hukum dengan harapan supaya mungkin tidak ada pendalaman, tidak ada investigasi, dan lain-lain, tentu itu tidak pas,” ujar Setyo, sebagaimana dikutip ANTARA.
Dalam data SPSE Sultra, paket rehabilitasi Rumah Dinas Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tenggara memiliki pagu Rp3.518.807.985.
Pekerjaan tersebut dimenangkan CV Mitra Konstruksi dengan nilai kontrak Rp3.443.489.000.
Selanjutnya, pembangunan Rumah Dinas Korem 143/HO memiliki pagu Rp3.518.779.000.
Paket ini dimenangkan CV Sigma Inti Perkasa dengan nilai negosiasi Rp3.465.050.938,55.
Rehabilitasi Gedung Aula Polda Sultra memiliki pagu Rp1.288.151.370. Nilai penawaran dan negosiasi pemenang tercatat Rp1.262.165.394,79.
Nama perusahaan pemenang belum dapat dipastikan dari tangkapan layar SPSE yang tersedia.
Paket pembangunan Gerbang Batas Kawasan Lanud Haluoleo memiliki pagu Rp850.280.400.
Pekerjaan ini dimenangkan PT Annajah Tri Celebez dengan nilai kontrak Rp832.695.000.
Sementara itu, pembangunan Gedung Tahanan dan Barang Bukti Polda Sultra (lanjutan) memiliki pagu Rp2.352.264.500.
Paket tersebut dimenangkan CV Danunya Persada Group dengan nilai kontrak Rp2.304.752.000.
Dua paket lainnya berkaitan dengan rehabilitasi gedung perkantoran dan fasilitas di Sulawesi Tenggara.
Rehabilitasi Gedung Kantor Binda Sulawesi Tenggara (lanjutan II) memiliki pagu Rp934.560.720 dan dimenangkan CV Nathana Anfield Perkasa dengan nilai kontrak Rp917.738.000.
Adapun rehabilitasi Gedung Klinik Lanai Kendari memiliki pagu Rp860.309.055.
Paket ini dimenangkan PT Annajah Tri Celebez dengan nilai kontrak Rp843.752.000.
Data SPSE juga menunjukkan jumlah peserta tender yang bervariasi. Rehabilitasi Rumah Dinas Kejati Sultra diikuti 39 peserta, pembangunan Rumah Dinas Korem 143/HO sebanyak 41 peserta, pembangunan Gerbang Batas Kawasan Lanud Haluoleo 43 peserta, rehabilitasi Gedung Klinik Lanai Kendari 44 peserta, pembangunan Gedung Tahanan dan Barang Bukti Polda Sultra (lanjutan) 62 peserta, serta rehabilitasi Gedung Kantor Binda Sultra 63 peserta.
Sumber: Tangkapan layar laman SPSE Sulawesi Tenggara, Selasa 20 Oktober 2026.
Tinggalkan Balasan