MUNA – Warga menyegel proyek pembangunan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) di Kelurahan Wasolangka, Kecamatan Parigi, Kabupaten Muna, Sulawesi Tenggara (Sultra), pada Minggu (11/10/2026). Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap pengerjaan proyek yang dinilai bermasalah.
Salah seorang warga, Haswin, mengatakan penyegelan dilakukan karena warga mempersoalkan penggunaan bata ringan pada bagian sloof atau struktur pengikat fondasi bangunan. Menurutnya, material tersebut dinilai tidak sesuai dengan standar konstruksi yang seharusnya diterapkan.
Selain material fondasi, warga juga menyoroti posisi salah satu tiang bangunan yang dinilai bergeser dari titik tengah dudukan fondasi. Perbedaan ketinggian permukaan tanah dengan posisi bangunan turut menjadi perhatian mereka.
Haswin juga mengungkapkan bahwa aktivitas kendaraan pengangkut material selama pengerjaan proyek menyebabkan kerusakan pada pelat duiker jalan dan lapangan sepak bola. Meski telah diperbaiki oleh pihak pelaksana, ia menilai hasil perbaikannya belum memadai.
Persoalan lain yang memicu protes adalah dugaan pemotongan upah pekerja lokal. Haswin menyebutkan, berdasarkan kesepakatan awal, upah tukang ditetapkan sebesar Rp200 ribu. Namun, pekerja mengaku hanya menerima Rp170 ribu.
Menurutnya, ketidaksesuaian pembayaran tersebut membuat pekerja lokal memilih berhenti bekerja. Proyek itu kemudian dilanjutkan oleh pekerja yang berasal dari Kabupaten Buton Tengah.
Saat penyegelan berlangsung, Haswin mengaku didatangi pihak Komando Distrik Militer (Kodim) 1416/Muna. Dalam pertemuan tersebut, pihak Kodim disebut menyampaikan bahwa persoalan proyek menjadi tanggung jawab pelaksana.
Warga kemudian meminta penjelasan kepada Marzuki, pelaksana proyek yang juga menjabat sebagai Kepala Desa Kanapanapa, Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton Tengah. Namun, menurut Haswin, Marzuki menyatakan bahwa pekerjaan pembangunan berada di bawah kendali Kodim 1416/Muna.
Marzuki sebelumnya menyampaikan kepada Kendariinfo bahwa dirinya akan memberikan klarifikasi tertulis mengenai penggunaan bata ringan pada fondasi. Namun, hingga Selasa (13/10/2026), klarifikasi tersebut belum disampaikan.
Terkait posisi tiang bangunan yang bergeser, Marzuki menjelaskan bahwa hal itu terjadi karena besi pada pilar berpindah posisi. Ia menilai pergeseran tersebut merupakan hal yang dapat terjadi dalam proses pengerjaan konstruksi.
Mengenai pembayaran upah pekerja, Marzuki menyatakan bahwa hal tersebut bukan kewenangannya, melainkan ditangani oleh pihak Kodim 1416/Muna. Ia juga menyebut pemotongan upah merupakan arahan Komandan Kodim (Dandim) 1416/Muna, Letkol Inf. Salman Habibu, yang disampaikan melalui Bintara Pembina Desa (Babinsa) Sertu Faidin.
Marzuki menambahkan bahwa kerusakan pelat duiker dan lapangan sepak bola telah diperbaiki.
Sementara itu, Babinsa Kelurahan Wasolangka, Sertu Faidin, belum bersedia memberikan penjelasan mengenai dugaan pemotongan upah pekerja lokal. Saat dikonfirmasi pada Senin (12/10/2026), ia meminta agar persoalan tersebut ditanyakan langsung kepada atasannya.
Penerangan Kodim (Pendim) 1416/Muna, Koptu Harmono, juga belum dapat memberikan klarifikasi terkait penyegelan proyek dan persoalan upah pekerja. Ia menjelaskan bahwa Kodim 1416/Muna sedang mengalami pergantian pimpinan sehingga belum dapat menyampaikan keterangan resmi.
Tinggalkan Balasan