Kolaka – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis Pertalite maupun BBM non-subsidi Pertamax di Kabupaten Kolaka mendapat sorotan tajam dari DPRD Kolaka. Antrean panjang kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) dalam beberapa hari terakhir dinilai telah mengganggu aktivitas masyarakat dan berpotensi menghambat roda perekonomian daerah.
Sekretaris Komisi II DPRD Kolaka sekaligus Ketua Fraksi PKS, Bahana Alam Sultan, mendesak Pemerintah Kabupaten Kolaka, aparat kepolisian, BPH Migas, dan PT Pertamina Patra Niaga segera mengungkap penyebab kelangkaan BBM serta mengambil langkah cepat untuk menormalkan pasokan.
Menurut Bahana, kondisi di lapangan menunjukkan masyarakat harus mengantre berjam-jam di sejumlah SPBU di Kecamatan Kolaka dan Latambaga. Bahkan, tidak sedikit warga yang pulang tanpa memperoleh BBM karena stok telah habis.
“Ini bukan persoalan yang bisa dianggap biasa. Saya meminta pemerintah daerah, instansi terkait, dan aparat kepolisian segera mengambil langkah serius. Saat ini Pertalite dan Pertamax sangat sulit diperoleh, sementara antrean kendaraan terus mengular di berbagai SPBU,” ujar Bahana, Selasa (4/8/2026).
Ia menilai, jika persoalan tersebut tidak segera diatasi, dampaknya akan semakin luas. Selain menghambat mobilitas masyarakat, kelangkaan BBM juga berpotensi mengganggu distribusi barang, aktivitas pelaku usaha, hingga pelayanan publik yang bergantung pada pasokan bahan bakar.
Tinggalkan Balasan