KOLAKA – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Sulawesi Tenggara (Sultra), Anton Timbang, menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Gerakan Pangan Murah (GPM) di Kecamatan Pomalaa, Kabupaten Kolaka. Dukungan tersebut disampaikan melalui konferensi pers virtual bersama awak media, Sabtu (7/3/2026).
Konferensi pers dilakukan secara daring karena Anton belum dapat hadir langsung di lokasi kegiatan.
Ia diketahui tengah menjalani proses perawatan kesehatan, namun tetap memberikan keterangan kepada media sebagai bentuk komitmen Kadin Sultra terhadap program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.
Dalam keterangannya, Anton menyebut pelaksanaan Gerakan Pangan Murah yang digelar Kadin Sultra juga mendapat dukungan penuh dari Gubernur Sulawesi Tenggara, Mayjen TNI (purn) Andi Sumangerukka.
Menurutnya, dukungan tersebut menjadi motivasi bagi Kadin Sultra untuk terus menghadirkan program yang membantu masyarakat, terutama dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok.
“Gerakan Pangan Murah yang digelar Kadin Sultra ini juga mendapat dukungan dari Bapak Gubernur Sulawesi Tenggara. Kami mengapresiasi perhatian beliau terhadap upaya menjaga stabilitas harga pangan dan daya beli masyarakat,” kata Anton.
Anton menegaskan Kadin Sultra siap menjadi mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung berbagai kebijakan ekonomi yang dijalankan pemerintah provinsi.
“Kadin Sultra mendukung seluruh program ekonomi yang dijalankan Gubernur Sulawesi Tenggara. Kami ingin memastikan dunia usaha ikut mengambil bagian dalam memperkuat ekonomi daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Anton menambahkan, Gerakan Pangan Murah merupakan program berkelanjutan yang dilaksanakan Kadin Sultra di sejumlah daerah dengan tingkat tekanan inflasi relatif tinggi.
Program tersebut sebelumnya telah digelar di Kendari, kemudian dilanjutkan di Kabupaten Kolaka, dan selanjutnya direncanakan berlangsung di Baubau.
“Kami melihat ada beberapa daerah yang mengalami tekanan inflasi cukup tinggi, seperti Kolaka dan Baubau. Karena itu Kadin Sultra berinisiatif menghadirkan Gerakan Pangan Murah agar masyarakat bisa memperoleh kebutuhan pokok dengan harga lebih terjangkau,” jelasnya.
Warga Padati Lokasi Gerakan Pangan Murah (GPM)
Pelaksanaan Gerakan Pangan Murah di Kecamatan Pomalaa mendapat respons besar dari masyarakat.
Sejak dibuka pukul 09.00 WITA, pekarangan Kantor Camat Pomalaa dipadati warga yang datang untuk membeli komoditas pangan murah yang disiapkan Kadin Sultra bersama Kadin Kolaka.
Pantauan di lokasi menunjukkan arus kedatangan warga berlangsung terus-menerus. Sebagian warga datang dengan berjalan kaki dari permukiman sekitar, sementara lainnya menggunakan sepeda motor.
Area parkir kantor kecamatan tampak penuh oleh kendaraan warga yang ingin menebus paket sembako bersubsidi.
Meski tidak terjadi penumpukan dalam satu waktu yang bersamaan, ritme kedatangan warga yang terus mengalir membuat petugas harus mengatur antrean secara bergantian agar pelayanan tetap tertib.
“Kami datang bergantian dengan tetangga. Saya jalan kaki saja karena dekat, tapi yang lain banyak juga yang pakai motor. Sayang kalau dilewatkan karena selisih harganya lumayan dibanding pasar,” ujar seorang warga.
Program GPM ini merupakan respons Kadin Sultra untuk membantu menekan angka inflasi di Kabupaten Kolaka yang tercatat mencapai 7,77 persen.
Dalam program tersebut, Kadin memberikan subsidi harga hingga Rp5.000 per paket.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia, Andi Yuslim Patawari, yang memantau langsung kegiatan bersama Wakil Ketua Kadin Sultra, Sastra Alamsyah, menilai pola kedatangan warga yang terus mengalir menjadi bukti intervensi harga sangat dibutuhkan masyarakat.
“Tingginya antusiasme warga menunjukkan program ini benar-benar dirasakan manfaatnya, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok di pasar,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Kadin Kolaka, Hj. Vebrianti, mengungkapkan sebanyak 12.000 paket kebutuhan pokok disiapkan untuk masyarakat. Paket tersebut berisi beras, gula pasir, dan minyak goreng dengan harga yang telah disubsidi.
Distribusi difokuskan di Kecamatan Pomalaa yang merupakan kawasan industri dengan dinamika ekonomi cukup tinggi. Intervensi harga dinilai penting untuk menjaga stabilitas daya beli masyarakat.
“Saat ini inflasi di Kolaka mengalami kenaikan. Di sinilah peran Kadin hadir sebagai mitra pemerintah. Jika pemerintah mengatur birokrasi, maka Kadin mengayomi pengusaha untuk bersama-sama mencari solusi ekonomi bagi daerah,” kata Vebrianti.
Di tengah tingginya antusiasme masyarakat, Ketua Tim Pemeriksa Badan Pangan Nasional dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Hasan, juga melakukan kunjungan kerja ke Kolaka untuk memantau efektivitas pelaksanaan Gerakan Pangan Murah serta penyaluran beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan subsidi pangan dari pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional yang dikelola oleh Perum Bulog tersalurkan tepat sasaran.
“Kita harus pastikan apakah GPM ini berjalan sesuai tujuan yang diinginkan. Kita juga memeriksa penyaluran Bulog apakah sudah sesuai,” ujar Hasan.
Ia juga menyoroti tingginya harga sejumlah komoditas pangan di pasar dan menekankan pentingnya peran Satgas Pangan dalam pengendalian harga.
“Satgas Pangan harus bergerak menekan harga agar tetap berada di bawah HET atau Harga Acuan Pembelian. Kami akan melihat apakah pengendalian tersebut sudah dilakukan,” tegasnya.
Dalam pantauannya, Hasan mengaku terkesan dengan antusiasme masyarakat yang memadati lokasi pasar murah sejak pagi.
“Biasanya di beberapa daerah lain pelaksanaan GPM tidak seramai ini. Di sini luar biasa antusiasmenya. Artinya masyarakat memang membutuhkan intervensi harga seperti ini. Kami juga mengapresiasi Kadin Sultra yang ikut berperan membantu masyarakat,” ujarnya.
Berdasarkan laporan di lapangan, stok pangan yang disiapkan total mencapai 12 ton dan dalam waktu singkat lebih dari separuhnya telah terserap masyarakat.
Diperkirakan ribuan warga mengantre untuk mendapatkan sembako bersubsidi tersebut.
Dari informasi Bulog Kolaka, kunjungan tim BPK RI di Sulawesi Tenggara dijadwalkan berlangsung selama empat hari untuk melakukan audit menyeluruh terhadap tata kelola logistik pangan di wilayah tersebut. (red)
Tinggalkan Balasan