JAKARTA, perdetiknews.com – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Agustina Arumsari, menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan refocusing atau penataan ulang anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun anggaran 2027.
Langkah ini diambil guna mengkaji kembali target penerima manfaat agar program unggulan tersebut berjalan lebih efisien dan tepat sasaran.
Berdasarkan surat resmi dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Bappenas, BGN awalnya mendapat alokasi pagu indikatif sebesar Rp 270.201.499.678.000 (Rp 270 triliun) yang diproyeksikan untuk melayani 81,5 juta penerima manfaat pada tahun 2027. Namun, nilai pagu tersebut dipastikan akan berubah seiring dengan adanya kebijakan penyesuaian dan efisiensi internal.
“Tujuannya adalah bagaimana supaya indikator tujuan intervensi gizi ini tercapai tetapi penerima manfaatnya lebih fokus,” ujar Agustina Arumsari saat memberikan keterangan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026).
Dalam menentukan formulasi baru penerima manfaat, BGN kini tengah intensif melakukan koordinasi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes) serta sejumlah kementerian teknis lainnya.
secara medis dan teknis, Kemenkes menyarankan agar intervensi gizi diprioritaskan sejak usia kandungan hingga 1.000 hari pertama usia kelahiran demi memaksimalkan volume otak anak, yang kemudian dilanjutkan hingga usia dua tahun dan jenjang usia selanjutnya.
Melalui pertimbangan medis tersebut, BGN berikhtiar untuk lebih menajamkan sasaran program. Dampaknya, target penerima manfaat yang dinilai tidak terlalu membutuhkan intervensi gizi dari negara kemungkinan besar akan ditiadakan.
Salah satu poin evaluasi krusial yang disinggung oleh BGN adalah rencana penghapusan bantuan bagi siswa jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA), khususnya bagi mereka yang berasal dari kalangan ekonomi mampu (high class).
“Contoh gampang, untuk SMA ya mungkin tidak perlu diberikan lagi MBG. Apalagi SMA-SMA yang mungkin yang uang sakunya anak-anaknya sudah Rp 100.000, Rp 200.000 gitu ya. Mungkin yang high class gitu itu tidak perlu lagi. Nah, itu beberapa contoh. Itu sudah akan berkurang sekitar 8 juta penerima manfaat,” urai Arumsari menjelaskan potensi pengurangan data tersebut.
Meski rancangan efisiensi angka ini sudah mulai di-exercise, pihak BGN mengaku belum membawa hasil simulasi tersebut ke meja pembahasan formal bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas. Namun, Arumsari memastikan arah kebijakan BGN ke depan akan tetap bermuara pada penghematan anggaran fiskal.
Di akhir penyampaiannya, BGN juga menegaskan bahwa pembiayaan dana operasional untuk program MBG pada tahun 2027 mendatang dipastikan masih akan menggunakan pos anggaran gabungan, yakni melalui anggaran sektor pendidikan dan sektor kesehatan nasional. (PDN)
Tinggalkan Balasan