KENDARI, perdetiknews.com – Komitmen elemen pemuda dalam menjaga jalannya roda pemerintahan dan menyuarakan aspirasi masyarakat kembali diwujudkan melalui aksi nyata di daerah.
Taman Pemuda dan Mahasiswa Tolaki Sulawesi Tenggara (Tamalaki-Sultra) kembali turun ke jalan dengan menggelar Konsolidasi Akbar sebagai bentuk respons kritis terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai belum berpihak pada kemaslahatan publik.
Aksi yang dipusatkan di jantung Kota Kendari ini menjadi sebuah momentum untuk menyatukan gerakan mahasiswa, pemuda, dan elemen masyarakat sipil.
Fokus utama yang disuarakan dalam draf tuntutan mereka bertumpu pada penolakan terhadap kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) serta draf pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Polri yang tengah menuai polemik luas di tengah masyarakat.
Massa aksi menilai bahwa kebijakan menaikkan harga BBM nonsubsidi akan memberikan dampak langsung dan menekan sendi-sendi kehidupan masyarakat, terutama kalangan menengah ke bawah.
Kenaikan harga energi ini diproyeksikan memicu efek domino berupa merangkaknya harga kebutuhan pokok dan biaya transportasi, sehingga semakin memperberat kondisi psikologis ekonomi masyarakat yang saat ini masih dihadapkan pada berbagai tantangan global.
Selain persoalan ekonomi makro, Tamalaki-Sultra menaruh perhatian serius terhadap pengesahan RUU Polri. Mereka mengkritisi draf regulasi tersebut karena dinilai membuka ruang bagi anggota aktif Polri untuk menduduki sejumlah jabatan sipil di lembaga pemerintahan.
Menurut kajian akademis organisasi ini, kebijakan tersebut perlu ditinjau ulang secara mendalam karena berpotensi memicu tumpang tindih kewenangan serta mengikis prinsip profesionalisme dalam sistem birokrasi negara.
Merujuk pada pamflet maklumat resmi gerakan mereka (WhatsApp Image 2026-06-12 at 10.14.26_2.jpg), isu pelemahan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS juga turut digarisbawahi sebagai bagian dari draf evaluasi ekonomi nasional.
Ketua Tamalaki-Sultra, Wahyudin, mengutarakan bahwa Konsolidasi Akbar yang dilaksanakan di Perempatan eks-MTQ Kendari pada Kamis (11/6/2026) mulai pukul 14.00 WITA ini merupakan perwujudan rasa kepedulian dan nasionalisme kaum muda terhadap arah kebijakan negara.
“Kami hadir untuk menyuarakan keresahan masyarakat. Kenaikan BBM sangat berdampak pada kehidupan rakyat kecil, sementara pengesahan RUU Polri juga menimbulkan banyak pertanyaan dan kekhawatiran di tengah publik. Oleh karena itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal kebijakan negara agar tetap berpihak kepada rakyat,” ungkap Wahyudin di hadapan para jurnalis.
Pandangan senada disampaikan oleh Wakil Ketua Tamalaki-Sultra, Habrin Baso. Ia menegaskan bahwa gerakan ini dijalankan murni sebagai bentuk draf fungsi kontrol sosial yang melekat pada peran pemuda. Kaum intelektual kampus memiliki tanggung jawab moral untuk mengawasi jalannya pemerintahan serta berkewajiban menyampaikan kritik secara konstruktif dan solutif demi kemajuan bangsa.
“Konsolidasi ini menjadi momentum untuk menyatukan kekuatan mahasiswa, pemuda, dan masyarakat dalam memperjuangkan kepentingan rakyat. Kami berharap pemerintah dapat mendengar aspirasi yang disampaikan dan melakukan evaluasi terhadap kebijakan yang dinilai memberatkan masyarakat,” tegas Habrin Baso.
Mengakhiri maklumatnya, Tamalaki-Sultra menyatakan komitmen kokohnya untuk terus mengawal isu-isu kerakyatan secara konsisten. Seluruh penyampaian aspirasi akan terus disalurkan melalui jalur konstitusional yang sah serta memastikan setiap aksi massa berjalan dengan mengedepankan prinsip kedamaian, ketertiban, dan kepatuhan hukum di wilayah Sulawesi Tenggara. (PDN)
Tinggalkan Balasan