Jakarta – Sebanyak 446 Kantor Pertanahan (Kantah) di seluruh Indonesia telah menerapkan layanan pengukuran Terjadwal, yang memberikan kepastian waktu bagi masyarakat sejak permohonan pendaftaran dikirimkan hingga hasil pengukuran selesai. Melalui layanan ini, masyarakat akan mendapatkan jadwal pengukuran dengan masa tunggu maksimal tujuh hari dan penyelesaian Peta Bidang Tanah (PBT) paling lama lima hari setelah pengukuran.
“Mulai dari daftar sampai jadi, kurang dari 12 hari sudah jadi. Ini saya syukur alhamdulillah, untuk 446 Kantah sudah kita laksanakan pengukuran Terjadwal. Ini kado buat rakyat Indonesia,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, dalam acara Launching Transformasi Layanan dan Organisasi, di Kantah Kota Administrasi Jakarta Barat, Senin (17/08/2026).
Dengan pengukuran Terjadwal, masyarakat bisa mendapatkan layanan pertanian yang lebih pasti dan terukur. Kepastian waktu juga diperkuat dengan prinsip first in, first out (FIFO), permintaan yang lebih awal masuk akan dilayani terlebih dahulu. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat tidak perlu lagi menunggu tanpa kepastian mengenai kapan pengukuran tanah akan dilakukan.
“Jadi kalau seandainya ada pemohon datang ke Kantor BPN, minta diukur besok pun sudah siap, sudah bisa dipenuhi. Kecuali tambah pemohon minta jangan besok, minggu depan saja. Itu berarti karena permohonan, itu pun diperbolehkan,” Menteri Nusron.
Secara nasional, masa tunggu pengukuran tanah di Kantah saat ini telah mencapai rata-rata nol hingga satu hari. Namun, masih terdapat empat Kantah yang masa tunggunya berada di atas tujuh hari, yakni Kantah Kabupaten Nias, Kabupaten Kuantan Singingi, Kota Batam, dan Kota Banjarmasin. Kementerian ATR/BPN akan melakukan evaluasi dan mencari solusi atas kendala tersebut agar target waktu layanan dapat diterapkan secara optimal.
Menteri Nusron mengatakan, Pengukuran Terjadwal merupakan salah satu ikhtiar Kementerian ATR/BPN untuk menghadirkan kepastian dalam pelayanan publik. “Jangan sampai rakyat itu putus asa, frustasi karena layanan publiknya tidak pasti. Asas kita melakukan inovasi ini adalah memberikan kepastian kepada masyarakat,” tutupnya. (MW/JR)
Seberapa puas Anda terhadap kinerja Gubernur Sulawesi Tenggara?
Seberapa puas Anda terhadap kinerja Wali kota Kendari
Seberapa puas Anda terhadap kinerja Bupati Konawe?
Seberapa puas Anda terhadap kinerja Bupati Muna Barat?
Seberapa puas Anda terhadap kinerja Bupati Kolaka ?
Tinggalkan Balasan