Kendari – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat adanya perbaikan dalam tata kelola keuangan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) sepanjang tahun 2025.
Nilai penataan dan penertiban keuangan daerah yang dikawal KPK mencapai Rp253,19 miliar.
Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, mengatakan capaian tersebut berasal dari berbagai upaya pembenahan, mulai dari sertifikasi aset daerah, penertiban barang milik daerah (BMD), hingga optimalisasi penerimaan pajak.
“Penataan terbesar berasal dari sertifikasi aset daerah sebanyak 86 bidang dengan total nilai Rp79,59 miliar,” kata Edi Suryanto saat ditemui di Kendari, Kamis, 29 Januari 2026.
Ia menjelaskan, dari total sertifikasi aset tersebut, Pemerintah Kota Kendari menjadi kontributor terbesar dengan 66 bidang aset senilai Rp54,26 miliar.
Tinggalkan Balasan