Kendari – Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka, memberikan peringatan keras kepada para anggota dewan dan pejabat daerah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bersama KPK di Gedung Set. A Kantor DPRD Sultra, Rabu (6/5/2026).
Di tengah suasana rapat yang serius, pria yang akrab disapa ASR ini meminta seluruh penyelenggara negara di Sultra untuk bersikap terbuka dan jujur dalam berkomunikasi dengan tim KPK.
Ia mengingatkan agar tidak ada pihak yang mencoba berkelit jika memang ada kekeliruan dalam tata kelola anggaran.
“Kesempatan ini adalah kesempatan yang baik untuk saling berkomunikasi, saling memberikan informasi. Jangan terus merasa seolah-olah… jadi kalau kita sudah merasa bersalah, maka pasti jawabannya pasti salah,” sentil Gubernur di hadapan para anggota DPRD Provinsi Sultra.
Gubernur menekankan bahwa kehadiran tim Deputi Bidang Koordinasi dan Supervisi KPK bukan untuk menakut-nakuti, melainkan mencari jalan keluar atas hambatan pembangunan yang ada di daerah.
“Oleh karena itu, berikan keterangan, sampaikan hal-hal yang baik. Karena setahu saya kehadiran KPK bukan mencari kesalahan, tetapi pasti mencari solusi, terutama dalam rangka pembangunan ke depan,” tegasnya.
Ia menambahkan, di tengah tantangan ekonomi saat ini, transparansi anggaran menjadi kunci utama agar setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Sultra.
Dalam sambutan resminya, Gubernur Sultra menyatakan bahwa integritas harus menjadi fondasi utama pemerintahan.
Ia mendorong sinergi antara penegak hukum dan penyelenggara pemerintahan untuk menciptakan tata kelola daerah yang akuntabel.
“Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghambat pembangunan dan merusak kepercayaan publik,” ujar Andi Sumangerukka.
Sebagai langkah konkret, Gubernur menginstruksikan seluruh perangkat daerah untuk menjalankan arahan KPK secara konsisten.
Hal ini dilakukan agar program pembangunan infrastruktur hingga ketahanan pangan di Sultra berjalan sesuai koridor hukum.
“Semoga kita terus bersinergi dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dari praktik korupsi menuju Sulawesi Tenggara yang maju, aman, dan religius,” pungkasnya. (red)
Tinggalkan Balasan