Menurutnya, Jawa Barat merupakan salah satu wilayah dengan dinamika pertanahan paling tinggi di Indonesia, mulai dari urusan penyelesaian lahan hingga pembebasan tanah untuk proyek strategis nasional.
“Jangan ada lagi masyarakat yang merasa dipersulit. Kita di sini untuk melayani, bukan untuk menghambat. Kalau sistemnya bisa dipercepat, kenapa harus diperlama?” tegas Nusron dengan nada lugas.
Langkah Mitigasi Sengketa
Selain urusan layanan rutin, Nusron juga membedah potensi konflik agraria yang kerap menghantui wilayah Jawa Barat. Ia meminta jajarannya untuk memetakan titik-titik rawan pemotretan guna dilakukan langkah mitigasi sejak dini.
“Kita harus punya database yang kuat dan transparan. Kepastian hukum adalah harga mati agar investasi masuk dan rakyat merasa tenang memiliki tanah mereka,” tambahnya.
Kegiatan ini diharapkan menjadi pemantik semangat bagi jajaran BPN di daerah untuk melakukan transformasi digital secara total dan menutup celah praktik pungutan pembohong (pungli). Nusron berjanji akan terus melakukan pemantauan rutin ke berbagai wilayah untuk memastikan kualitas layanan BPN merata di seluruh Indonesia.
(dna/dna)
Tinggalkan Balasan