JAKARTA — Wakil Ketua Komisi X DPR RI MY Esti Wijayati meminta rencana alih status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menjadi pegawai negeri sipil (PNS) tidak berhenti pada perubahan status kepegawaian. Menurutnya, kebijakan tersebut harus disertai afirmasi bagi guru, termasuk dengan mempertimbangkan masa pengabdian.
Dalam keterangan pers pada Jumat (11/9/2026), Esti mengatakan alih status guru PPPK perlu dirancang untuk menjawab dua persoalan sekaligus, yakni ketidakpastian karier guru dan ketimpangan distribusi tenaga pendidik antar sekolah serta antarwilayah.
DPR RI bersama pemerintah diketahui tengah memfinalisasi pembahasan status kepegawaian guru PPPK yang akan diangkat menjadi PNS. Rencana tersebut mencakup guru PPPK penuh waktu dan paruh waktu, PPPK yang ingin menjadi PNS, serta guru di lingkungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen). Kebijakan itu juga mencakup guru madrasah negeri dan guru taman kanak-kanak (TK).
Esti menyoroti kesiapan anggaran bagi guru dan tenaga kependidikan dalam skema PPPK paruh waktu. Ia menegaskan, perubahan status menjadi PPPK paruh waktu harus diikuti kepastian anggaran dan peningkatan kesejahteraan.
Menurut Esti, dari rencana anggaran Kemendikdasmen yang dibahas, belum terlihat penganggaran bagi PPPK paruh waktu. Ia meminta guru PPPK paruh waktu mendapat peluang untuk menjadi pegawai penuh waktu dengan penghasilan yang memadai.
Tinggalkan Balasan