“Purbaya mengatakan 490 daerah hampir enggak bisa bayar dan sebagainya,” ujarnya.
Menurut Mahfud, persoalan tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah untuk segera mencari solusi.
“Ya, itu memang isu di masyarakat yang kuat. Tapi mestinya dia segera mencari jalan keluar aja, enggak usah mengumumkan 490,” kata Mahfud.
Mahfud menilai persoalan fiskal daerah juga tidak dapat dilepaskan dari kebijakan pemerintah pusat mengenai alokasi anggaran.
“Ungkapan karena kebijakan presiden mengatakan bahwa alokasi budgetnya begini, sehingga kesulitan Menteri Keuangan itu akan dihadapi siapa pun,” ujarnya.
Mahfud juga mengkritik cara penyampaian informasi tersebut. Menurutnya, Menteri Keuangan yang sedang menjabat seharusnya turut membantu membangun kepercayaan dan optimisme terhadap kondisi keuangan negara.
“Mestinya menjadi beban presiden seorang menteri yang sedang aktif itu,” kata Mahfud.
Pernyataan tersebut disampaikan Mahfud dalam konteks pembahasannya mengenai komunikasi publik Purbaya selama menjabat Menteri Keuangan.
Sebelumnya, Mahfud juga menilai terdapat persoalan dalam komunikasi publik Purbaya. Ia menyebut komunikasi publik sebagai salah satu dari dua kelemahan mendasar yang menurutnya terlihat selama Purbaya menjabat.
Dalam pembahasan tersebut, Mahfud turut menyinggung dampak pemangkasan anggaran terhadap daerah. Ia menyebut adanya keluhan dari pemerintah daerah serta informasi mengenai pengurangan tenaga kerja.
Mahfud juga mengungkap adanya kekhawatiran dari sektor rumah sakit daerah akibat keterbatasan anggaran. Menurut informasi yang diterimanya dari Asosiasi Rumah Sakit Daerah (ARSADA), sejumlah kepala daerah disebut mulai mempertimbangkan penggunaan dana rumah sakit daerah untuk menopang kebutuhan operasional pemerintah daerah.
Mahfud menilai kondisi tersebut perlu mendapat perhatian karena dana rumah sakit pada dasarnya berkaitan dengan pelayanan kesehatan masyarakat.
“Orang sakit lalu mensubsidi pembangunan untuk orang sehat. Kan begitu. Itu enggak bagus juga,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu memikirkan solusi agar keterbatasan fiskal daerah tidak berdampak pada pelayanan publik, termasuk layanan kesehatan.
Editor: Ixan
Tinggalkan Balasan