KENDARI – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI mengeluarkan peringatan keras terkait tata kelola anggaran di Sulawesi Tenggara (Sultra).
Hal itu disampaikan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang digelar di Ruang Rapat Paripurna DPRD Sultra, Rabu (6/5/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah IV KPK RI, Edi Suryanto, menegaskan bahwa pengusulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD yang dipaksakan masuk di luar tahapan perencanaan merupakan indikasi kuat adanya perencanaan tindak pidana korupsi.
Edi Suryanto menyoroti praktik pengusulan program yang seringkali muncul secara tiba-tiba saat sistem aplikasi perencanaan akan segera dikunci.
Menurutnya, tindakan menyetujui usulan yang tidak sesuai jadwal administrasi Kemendagri adalah pelanggaran serius yang melibatkan pihak eksekutif dan legislatif.
Tinggalkan Balasan