KENDARI, – Kontroversi mengenai pembelian lahan seluas 5,5 hektare di kawasan depan Citraland Kendari yang diduga terkait pembabatan hutan mangrove dan disiapkan untuk rumah pribadi mewah ditepis tegas oleh Mayjen TNI (Purn) Andi Sumangerukka (ASR).
Dalam klarifikasinya, ASR menegaskan bahwa lahan tersebut dibeli dengan status legalitas yang jelas dan dialokasikan untuk kepentingan publik, yaitu pembangunan masjid dan gedung serbaguna.
ASR menekankan bahwa dirinya bertindak sebagai pembeli lahan, bukan pemilik awal, dan prosesnya telah melalui pengecekan status dan legalitas oleh instansi yang berwenang.
“Saya tanya dulu legalitasnya, saya tanya tentang bagaimana status tanah itu. Setelah semua disampaikan bahwa ini status tanahnya ini benar, ada sertifikatnya, barulah saya beli,” ujar ASR kepada awak media usai memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) guna mengantisipasi kerawanan menjelang dan pasca-Natal 2025 serta Tahun Baru 2026 di ruang pola Kantor Gubernur Sultra, Senin 8 Desember 2025.
ASR secara lugas merespon pertanyaan wartawan tentang isu pembangunan rumah pribadi di atas lahan tersebut. Ia membandingkan dengan fasilitas negara yang tersedia.
Tinggalkan Balasan